Monday, 13 Ramadhan 1439 / 28 May 2018

Monday, 13 Ramadhan 1439 / 28 May 2018

KNKS Susun Roadmap Sektor Riil Syariah

Senin 12 February 2018 05:00 WIB

Rep: Binti Sholikah/ Red: Satria K Yudha

Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua Umum MUI Maruf Amin (dari kanan) berbincang sebelum Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Presiden Joko Widodo, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua Umum MUI Maruf Amin (dari kanan) berbincang sebelum Rapat Pleno Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/2).

Foto: Republika/ Wihdan
Penyusunan diharapkan bisa selesai dalam waktu setahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) segera menyusun roadmap atau peta jalan sektor riil syariah. Penyusunan peta jalan tersebut atas permintaan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat pleno KNKS beberapa waktu lalu.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Pungky Sumadi mengatakan, Presiden Jokowi sangat ingin mendorong ekonomi syariah hingga ke sektor riil. Oleh karena itu, pengembangan keuangan syariah juga diminta melibatkan sektor riil syariah.

"Saat ini kita baru punya roadmap untuk sektor keuangan syariah saja. KNKS akan membuat untuk sektor riil sesegera mungkin," kata Pungky kepada Republika, Ahad (11/2).

Menurut Pungky, pemerintah tidak ingin Indonesia sekadar menjadi pasar dari pesatnya pertumbuhan ekonomi syariah global. Indonesia juga harus bisa menjadi pemain atau sebagai produsen. 

"Harus bisa memproduksi, jangan jadi pasar saja. Kalau kita memproduksi dan diekspor maka bisa mendatangkan devisa," ujar dia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, para pemangku kepentingan harus menata dan membereskan persoalan internal. Salah satu pekerjaan rumah adalah meningkatkan sertifikasi halal.

Dia mencontohkan, suatu produk makanan bisa memiliki 15 jenis variasi rasa. Meski pabriknya sama, ke-15 varian rasa tersebut harus memiliki sertifikat halal masing-masing. Proses sertifikasi tersebut bisa sangat panjang, memakan biaya, dan waktu yang cukup lama. 

"Itu dikeluhkan pengusaha, jadi perbaikan sektor industri halal prosesnya harus efisien," katanya.

Pungky menyebutkan, Presiden Jokowi tidak memberikan tenggat waktu dalam penyusunan roadmap sektor riil syariah. Menurut dia, Presiden paham bahwa proses penyusunannya tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang. "Tapi, kami menargetkan kalau tidak ada halangan, mungkin dalam setahun bisa diselesaikan," harapnya.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA