Muhammadiyah: Pemerintah Harus Tindak Tegas Travel Pelanggar Aturan
Jumat , 21 April 2017, 17:28 WIB

Republika/Darmawan
Sekjen PP Muhammadiyah, Abdul Mukti.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, pemerintah harus bertindak tegas terhadap travel haji dan umrah manapun yang melanggar aturan. "Sistem First Travel sejak awal sudah bermasalah dan sejak awal sudah ada indikasi komersialisasi haji dan umrah," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (21/4).

Selama ini, kata Mu'ti, ada indikasi dimana promosi umrah juga bertentangan etika bahkan ajaran Islam. Misalnya dengan mengedepankan pandangan agama yang lemah dan mengkapitalisasi untuk kepentingan bisnis.

"Kementerian agama, seharusnya bisa mengevaluasi, bahkan jika ditemukan adanya pelanggaran dapat mencabut izin First Travel. Hal ini penting karena ada gejala travel haji dan umrah yang sudah diberikan sanksi atau dicabut dapat bereinkarnasi atau metamorfosis," katanya.

Sebelumnya jamaah umrah First Travel mendatangi kantor pusat First Travel, Kamis (20/4). Mereka datang karena meminta kejelasan jadwal keberangkatan yang mengalami penundaan.

Redaktur : Agus Yulianto
Reporter : Ratna Ajeng Tejomukti


Air Mata Mengucur di Multazam
Selasa , 25 April 2017, 06:12 WIB
Di Yerusalem, Peziarah Muslim Ikut Merasakan Aqsa
Selasa , 25 April 2017, 08:00 WIB
DPR Sudah Ketahui Fasilitas Baru Haji 2017
Selasa , 25 April 2017, 03:20 WIB
Pegadaian Syariah Luncurkan Progam Arrum Haji
Selasa , 25 April 2017, 07:00 WIB

KURS VALAS

Sumber: Bank Indonesia
Mata uangJualBeli
USD
13365.00
13233.00
SAR
3564.19
3528.05
Last Update : Kamis, 27 April 2017