Saudi akan Privatisasi Pengelolaan Haji dan Umrah
Kamis , 26 April 2018, 13:32 WIB

Republika/Nashih Nashrullah
Muassasah Asia Tenggara menyambut delegasi misi haji negara-negara Asia Tenggara

IHRAM.CO.ID, RIYADH -- Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan (CEDA) Arab Saudi mengumumkan program privatisasi pada Selasa (25/4) waktu setempat. Menurut CEPO dan anggota Dewan Pusat Nasional untuk Privatisasi dan Kemitraan Pemerintah-Swasta (NCP), Turki A Al Hokail, program tersebut akan berfokus pada 10 sektor pemerintah.

Inisiatif yang diprakarsai NCP ini ingin meningkatkan kontribusi sektor-sektor lokal terhadap perekonomian nasional melalui berbagai program. Tujuannya mengubah ekonomi dan membuatnya lebih kuat dan dinamis.

Di antara 10 sektor pemerintah yang diidentifikasi dilakukan privatisasi ialah haji dan umrah. Sementara sembilan sektor lainnya di antaranya, lingkungan, air dan pertanian; transportasi; energi; pengembangan sosial dan tenaga kerja; telekomunikasi dan IT; pendidikan; kotamadya; kesehatan; dan perumahan.

Al-Hokail mengatakan, program privatisasi bertujuan meningkatkan daya saing, meningkatkan kualitas layanan, berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, dan meningkatkan lingkungan bisnis dengan memprivatisasi layanan pemerintah. Program ini juga berusaha menghilangkan hambatan yang dapat membatasi sektor swasta memainkan peran yang lebih besar dalam pengembangan ekonomi Kerajaan Saudi.

Program ini juga mengembangkan dan mengoperasikan sistem hukum yang terkait dengan pasar, bisnis dan menyusun undang-undang kemitraan publik-swasta yang akan melindungi hak-hak pengguna dan investor. "Program privatisasi untuk kepentingan warga Saudi dan akan membawa banyak manfaat, dan meningkatkan iklim investasi. Pondasi tata kelola program yang kuat secara efektif akan menjadi faktor penarik yang kuat bagi investor global dan perusahaan besar, karena menetapkan pedoman yang akan membuat program itu menarik. Ini juga akan memungkinkan pemerintah untuk fokus mengawasi dan memantau kemajuan," kata Al-Hokail, dilansir di Saudi Gazette, Kamis (26/4).

Ia mengatakan, program privatisasi bertujuan untuk membantu meningkatkan persentase kontribusi sektor swasta terhadap produk domestik bruto (PDB) Kerajaan dari 40 persen menjadi 65 persen. Pusat Nasional untuk Privatisasi & PPP yang dibentuk oleh resolusi Dewan Menteri No. 355 dimandatkan untuk memperkenalkan privatisasi melalui pengembangan program dan peraturan. Di samping, untuk menempatkan mekanisme dan alat yang diperlukan dalam membentuk entitas untuk partisipasi sektor swasta.

Sebagian dari dana itu berasal dari penjualan aset di sektor-sektor seperti pendidikan, air, telekomunikasi, dan perawatan kesehatan. Beberapa dari penjualan tersebut dapat terjadi melalui penawaran umum saham perdana, sementara yang lain mungkin melalui transfer langsung.

Al Hokail mengatakan, Riyadh pada prinsipnya bersedia mempertimbangkan penjualan 100 persen saham di perusahaan negara. Namun, keputusan pada setiap kesepakatan akan bergantung pada permintaan investor dan kondisi pasar.

Menurutnya, sisa dana akan berasal dari kesepakatan kemitraan publik-swasta (PPP), di mana perusahaan swasta berinvestasi dalam infrastruktur dan dibayar untuk mengoperasikannya selama jangka waktu tertentu, sebelum akhirnya mentransfernya ke negara.

Otoritas Saudi berharap akan menawarkan rancangan undang-undang tentang kerangka kerja PPP untuk konsultasi publik dan tanggapan terkait itu dalam sepekan atau lebih. Sebelum kemudian, menerapkan versi final akhir tahun ini. Dia mengatakan, pemerintah bertujuan untuk menyelesaikan lima penjualan aset, 14 PPP dan empat tugas korporatisasi pada 2020. Menurutnya, proyek-proyek negara akan diubah menjadi perusahaan independen dalam persiapan untuk kemungkinan penjualan mereka di kemudian hari.

Redaktur : Ani Nursalikah
Reporter : Kiki Sakinah