Haul Diponegoro: Dari Tajussalatin Hingga Tuhfah Ghazali
Sabtu , 13 January 2018, 10:25 WIB

Dok Republika
Pangeran Diponegoro

IHRAM.CO.ID, Pangeran Diponegoro, bangsawan Jawa yang bernama kecil Mustahar ini, lahir di Keraton Yogyakarta pada 11 November 1785. Gelar pertamanya ialah Raden Mas Ontowiryo. Dia merupakan putra dari selir Sultan Hamengkubuwono III yang bernama Raden Ayu Mangkarawati. Dari sang ibunda, Pangeran Diponegoro mendapatkan silsilah wali sanga, yakni Sunan Ampel.

Menurut Peter Carey, yang puluhan tahun meneliti Perang Diponegoro, perjuangan sang pangeran menandakan batas zaman. Sebelum konflik itu pecah pada 1825, hubungan antara pihak kolonial Eropa, termasuk Belanda, dan para raja Jawa cenderung setara. Perang-perang yang terjadi merupakan suksesi para penguasa lokal, yang di dalamnya Belanda terlibat dengan menjalankan politik pecah belah (devide et impera). Caranya ialah bekerja sama dengan seorang ningrat tertentu untuk menduduki tampuk kekuasaan sembari memusuhi ningrat lainnya.

Kesultanan Mataram berdiri sejak 1578 dan mencapai puncak kejayaannya dalam era Sultan Agung (wafat 1645). Belanda (VOC) pertama kali datang ke Nusatara pada awal abad ke-17 dengan dalih berdagang tetapi kemudian merusak tatanan politik lokal. Di Jawa, Kesultanan Mataram tertungkus lumus oleh campur tangan Belanda. Puncaknya, Perjanjian Giyanti pada 1755 memecah Kesultanan Mataram menjadi Surakarta dan Yogyakarta.

Sejak berakhirnya Perang Diponegoro pada 1830, masuklah Nusantara ke tatanan kolonialisme seutuhnya. Belanda menjadikan raja-raja Jawa hanyalah bagian dari birokrasi kolonial. Hal ini terutama sejak diberlakukannya Sistem Tanam Paksa yang dipelopori gubernur-jenderal van den Bosch. Sistem ini memperkaya Belanda sekaligus menyengsarakan rakyat Nusantara. Barulah kemudian memasuki awal abad ke-20, Belanda mengalami lagi perlawanan besar melalui gagasan modernisme Islam dan nasionalisme di Nusantara.

Perjuangan Pangeran Diponegoro

Saat menjalani pengasingan sebagai tahanan kolonial, Pangeran Diponegoro menulis autobiografi yang kemudian berjudul Babad Diponegoro. Melalui teks yang sekarang berstatus Memory of the World versi UNESCO itu, sang pangeran menuturkan perjalanan hidupnya. Kisah bermula ketika Pangeran Diponegoro yang berusia tujuh tahun diasuh nenek buyutnya, Ratu Ageng, di Tegalreja. Kompleks tersebut berada sekitar 3 km sebelah barat Keraton Yogyakarta.

Pada waktu itu, Ratu Ageng sudah berusia 60 tahun. Menyingkirnya dari Keraton lantaran tidak tahan dengan gaya hidup anaknya, penguasa Yogyakarta saat itu, Sultan Hamengkubuwono II. Babad Diponegoro mengenang perempuan ini sebagai sosok yang saleh dan berjiwa ksatria. Di masa mudanya, Ratu Ageng pernah menjadi komandan regu putri pengawal raja. Selain itu, bersama dengan suaminya, Sultan Hamengkubuwono I, dia bertempur melawan Belanda hingga ditandatanganinya Perjanjian Giyanti.

Meskipun berstatus ningrat, Ratu Ageng hidup berbaur dengan masyarakat setempat. Secara tidak langsung, Pangeran Diponegoro belajar kesetaraan melalui keturunan pendiri Kesultanan Bima itu. Sejak belia, Pangeran Diponegoro gemar mengunjungi desa-desa. Seperti dikatakan pamannya, Pangeran Mangkubumi, kebahagiaan Pangeran Diponegoro terletak pada pergaulannya dengan para santri desa, yang miskin harta tetapi kaya rohani.

Ratu Ageng juga memberikan teladan hidup berdikari. Dalam usia renta, sosok yang akrab dengan dunia pesantren ini tidak begitu bergantung pada Keraton. Sawah miliknya yang diolah para petani sekitar Tegalreja mencukupi kebutuhannya. Dari ajaran Ratu Ageng pula, kata Peter Carey, Pangeran Diponegoro menjadi mandiri ketika dewasa. Sebagai contoh, pada awal Perang Diponegoro, sang pangeran sanggup membiayai sendiri pasukannya.

Keteladanan yang paling penting dari Ratu Ageng ialah kecintaannya pada ilmu-ilmu agama. Kompleks Tegalreja sering mengundang dan juga menjadi kediaman alim ulama untuk memberikan pengajaran. Hal ini didukung letak permukiman ini yang memang cukup dekat dengan tiga pathok negari pengajar Islam untuk kesultanan, yakni Kasongan, Papringan, dan Melangi. Peter Carey dalam Kuasa Ramalan (tiga jilid) menyebutkan, Pangeran Diponegoro sudah akrab dengan kalangan santri setidaknya sejak masih tinggal di Keraton.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila pengasuhan oleh Ratu Ageng menimbulkan kesan mendalam di hati sang pangeran kecil. Di antara para ulama yang pernah mengajar di Tegalreja adalah Syekh al-Ansari, Kiai Ngusman Ali Basah, dan Haji Baradudin. Kiai Ngusman pernah memimpin masjid Suronatan, tempat ibadah pribadi sultan Yogya. Adapun Haji Badarudin tercatat dua kali naik haji serta mempelajari bentuk pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah atas dukungan Keraton. Sejak di Tegalreja pula, Pangeran Diponegoro mulai mengenal tarekat Naqsabandiah atau Syatariah, yang pada akhirnya menjadi basis semangat perjuangannya melawan kolonialisme.

Abdul Hadi WM dalam Cakrawala Budaya Islam menambahkan, Pangeran Diponegoro mulai menggemari pustaka sejak di Tegalreja. Kitab-kitab Jawa kuno semacam Mahabharata dan Ramayanatelah dibacanya. Pangeran Diponegoro juga menelusuri teks-teks islami, seperti Taj al-Salatinkarya Bukhari al-Jauhari, seorang sufi Aceh dari abad ke-17. Kitab itu mempersoalkan tentang sistem kekuasaan yang ideal menurut Islam. Guru Besar Universitas Paramadina itu menjelaskan, Taj al-Salatinmenjadi rujukan sang pangeran, bahkan selalu dibawanya selama perang berlangsung. Selain itu, dia juga mempelajari antara lain at-Tuhfah karangan Ibn Hajar, Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, dan epos-epos kepahlawanan Islam. Di samping itu, tentunya dia mendaras kitab suci Alquran beserta tafsirnya.

Ratu Ageng meninggal dunia pada 1803. Jasadnya dikebumikan di kompleks permakaman keraton, Imogiri. Betapa sedihnya Pangeran Diponegoro, yang saat itu berusia 18 tahun. Peter Carey menjelaskan, dua tahun kemudian sang pangeran memutuskan untuk berkelana, keluar dari lingkungan istana. Dia hendak menjalani pengembaraan spiritual agar lepas dari kungkungan duniawi. Pangeran Diponegoro mulai mengunjungi masjid-masjid dan pesantren-pesantren di kawasan Yogyakarta demi mendalami ilmu-ilmu agama. Atas saran Syekh al-Ansari, Pangeran Diponegoro memakai nama baru, yakni Syekh Ngabdurrahim.

Pangeran Diponegoro juga mencukur rambutnya agar tidak tampil mencolok di tengah para santri desa. Hal ini dipahami sebagai upaya sang pangeran agar dapat diterima dan akrab dengan mereka. Sebab, menurut norma keraton Jawa saat itu, pria ningrat dikenali dari rambutnya yang panjang. Tidak hanya itu, dia juga menanggalkan pakaian kebangsawanannya. Pangeran Diponegoro lebih sering tampil dengan busana khas kaum santri abad ke-19, yakni baju putih, sorban penutup kepala, dan sarung. Beberapa daerah pusat santri yang dikunjunginya terletak di selatan Keraton Yogya. Di antaranya adalah Gading, Sewon, Wonokromo, Jejeran, Turi, Kasongan, dan Dongkelan.

Tahap selanjutnya, Diponegoro melakukan khalwat. Aktivitas ini bertujuan agar dirinya sepi dari pamrih duniawi. Babad Diponegoro menyebutkan, dalam masa ini, sang pangeran dikatakan berjumpa dengan penampakan Sunan Kalijaga di Gua Song Kamal, Jejeran, Yogya selatan. Bayangan itu mengatakan kepadanya soal masa depan keraton. Babad tersebut juga menceritakan destinasi selanjutnya Pangeran Diponegoro, yakni Imogiri. Suatu ketika, sang pangeran hendak shalat Jumat di Masjid Jumatan. Di sinilah biasanya para juru kunci berkumpul dan beribadah. Begitu melihat Pangeran Diponegoro, yang berbusana layaknya santri sederhana, semua juru kunci memberikan penghormatan. Menurut Peter Carey, hal ini menandakan betapa para alim ulama Keraton mengakui kesalehan Pangeran Diponegoro. Belakangan, mereka juga mendukungnya ketika peperangan terjadi melawan Belanda.

Sesudah dari Parangkusumo, Pangeran Diponegoro memutuskan untuk kembali ke Keraton sekitar tahun 1805. Babad Diponegoromengisahkan alasannya, yakni penampakan Sunan Kalijaga yang memberitahukannya soal awal keruntuhan Tanah Jawa (wiwit bubrah Tanah Jawa) pada beberapa tahun mendatang. Sang pangeran juga diimbau untuk menggunakan gelar Syekh Ngabdulkamit Erucakra Sayidin Panatagama Kalifatul Rasulullah Senapati Ingalaga Sabilullah. Gelar tersebut terus disandangnya selama perang melawan Belanda berlangsung kelak.

Sejarawan Ricklefs menduga, pemilihan nama ini lantaran Pangeran Diponegoro ingin menghubungkan dirinya dengan Sultan Abdul Hamid I, penguasa Daulat Utsmaniyah pada akhir abad ke-18. Dialah raja Turki pertama yang mengklaim sebagai pelindung politik umat Islam sedunia. Hal ini cukup beralasan bila memerhatikan, para penasihat Pangeran Diponegoro tidak sedikit yang telah berhaji. (Sementara, sampai akhir hayatnya sang pangeran tidak berkesempatan ke Tanah Suci.) Apalagi, kebanyakan orang Muslim Jawa saat itu begitu mengagumi kekuasaan Utsmaniyah yang terbukti membendung kekuatan Kristen Eropa.

Pada 1808, Herman Willem Daendels menjadi gubernur-jenderal Hindia Belanda. Kepemimpinannya menandakan suatu tatanan baru di Nusantara. Nun jauh di seberang, Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis sehingga jajahannya, termasuk Nusantara, pun menyesuaikan. Daendels berperangai ambisius dan tidak segan menggunakan kekerasan demi mencapai tujuan. Kaisar Napoleon menugaskannya ke Jawa agar pulau itu pantas menjadi basis militer untuk membendung armada Inggris. Salah satu kebijakannya adalah pembangunan jalan raya 1.000 km di Pulau Jawa, yang dikatakan membentang dari Anyer hingga Panarukan.

Daendels berfokus memusatkan kekuasaan kolonial di Batavia (Jakarta). Pada 1808, dia mencanangkan maklumat yang meruntuhkan martabat raja-raja Jawa. Menurut aturan itu, para residen utama mendapat gelar duta dan seragam khas Barat. Bila sebelumnya mereka lebih rendah daripada raja, sekarang justru raja Jawa diharuskan berdiri bila menyambut duta Batavia. (Aturan itu) langsung menusuk jantung pemahaman masyarakat Jawa atas kehadiran Belanda di negeri mereka, tulis Peter Carey.

Sementara itu, di dalam Keraton sendiri intrik-intrik politik kian menjadi. Pada 1811, Inggris, yang dipimpin Thomas Stamford Raffles menguasai Jawa melalui Kapitulasi Tuntang. Raffles lantas mencopot Sultan Hamengkubuwono III dari tampuk kekuasaan serta mengangkat Sultan Hamengkubuwono II sebagai penggantinya. Namun, sultan yang sebelumnya melawan Daendels ini kemudian berseteru dengan Inggris sehingga dibuang ke Pulau Pinang. Kekuasaan ayah kandung Pangeran Diponegoro itu pun kembali dipulihkan sampai menemui ajalnya dua tahun kemudian. Bagaimanapun, Peter Carey menegaskan, pada masa Daendels maupun Raffles, banyak kekayaan Kesultanan, termasuk naskah-naskah yang berharga dari perpustakaan, dijarah.

Abdul Hadi WM menjelaskan, sebelum mangkat, Sultan Hamengkubuwono III, atas saran Raffles, sempat meminta Pangeran Diponegoro untuk meneruskan tahtanya. Namun, sang pangeran menolak. Pada akhirnya, adiknya, Pangeran Jarot, menjadi pengganti raja sehingga berhak atas gelar Sultan Hamengkubuwono IV. Lantaran usianya masih 13 tahun, maka terbentuklah dewan wali pemerintahan yang mulanya diketuai Paku Alam I. Belanda kurang senang dengan dewan tersebut sehingga menetapkan Patih Danurejo I sebagai pemegang kendali pemerintahan, dengan pengawasan utusan Belanda. Sejak mundurnya Paku Alam I pada 1820, peran patih tersebut semakin mengemuka.

Pada 1816, Inggris meninggalkan Nusantara sehingga Belanda kembali berkuasa. Namun, Kesultanan Yogyakarta terlanjur menjadi negara boneka yang begitu lemah pada pemerintahan bangsa Eropa. Kali ini, Belanda memberlakukan liberalisasi sehingga tanah-tanah di Jawa dapat disewakan kepada pihak swasta asing untuk diambil pajaknya. Patih Danurejo I mendukung kebijakan Belanda ini. Wafatnya Sultan Hamengkubuwono IV dalam usia 19 tahun kian mengguncang tatanan Keraton. Penggantinya, Pangeran Menol, kala itu baru berusia tiga tahun sehingga jalannya pemerintahan ditentukan suatu dewan, yang diisi antara lain Pangeran Diponegoro.

Selama di Keraton, Pangeran Diponegoro tidak pernah turut dengan kemauan bangsa Eropa dan elite pendukungnya. Sejak era Raffles, dia sebenarnya pernah ditawari kedudukan sebagai penerus tahta sultan. Menurut Peter Carey, Pangeran Diponegoro menolaknya dengan dua alasan. Pertama, dia menyadari statusnya hanya sebagai anak selir, bukan pasangan resmi Sultan Hamengkubuwono III. Kedua, sang pangeran juga tidak berambisi politik pribadi selama di Keraton. Dia hanya ingin memulihkan martabat Kesultanan sehingga begitu berseberangan dengan kaum ningrat yang berpihak pada Belanda, semisal Danureja I, yang kerap melangkahi kewenangan sultan.

Perang Diponegoro

Hingga 1822, menurut data yang dihimpun Peter Carey, tidak kurang dari 115 desa telah disewakan kepada orang-orang Eropa dan Cina di Yogyakarta. Penduduk tempatan banyak yang kemudian menjadi tenaga kerja paksa. Lahan sewaan biasanya ditanami tanaman-tanaman bernilai ekspor yang menguntungnya penyewa di pasar Eropa. Selain itu, pajak tanah juga kian membelenggu rakyat. Di Keraton, gaya hidup kebarat-baratan menjamur, mulai dari busana, kebiasaan menenggak minuman keras, hingga bermain kartu. Pangeran Diponegoro mengecam masuknya adat istiadat Eropa ke Keraton dan penindasan atas rakyat biasa.

Kebencian semakin memuncak terhadap kaum ningrat yang mesra dengan kolonial. Di lapangan, rakyat sangat menderita akibat pencaplokan tanah, begitu banyak pajak, serta kerja tanpa upah. Pemungutan pajak terjadi hampir di setiap ruang publik--siapapun yang melalui gerbang penarikan cukai, mesti membayar--sehingga harga-harga barang naik tak keruan. Suatu pemberontakan sempat terjadi sehingga membahayakan orang-orang Eropa dan Cina. Namun, hampir tidak ada dukungan yang berarti dari Keraton. Sebagai protes lantaran Keraton tunduk pada kolonial, Pangeran Diponegoro menyingkir ke Tegalreja.

Setelah itu, Pangeran Diponegoro mendirikan pesantren yang diisi santri-santri militan anti-Belanda. Dia juga mengunjungi banyak masjid dan desa untuk menggalang aspirasi rakyat. Banyak ulama lokal mengikuti perjuangannya. Mereka antara lain Kiai Maja, Kiai Baderan, Kiai Kwaron, dan Kiai Hasan Besari. Dari kalangan Keraton juga ada yang memihak kepadanya. Demikian keterangan dari sejarawan Ahmad Mansur Suryanegara dalam Menemukan Sejarah (1995).

Peter Carey dalam Asal Usul Perang Jawamenjelaskan detik-detik menjelang Perang Diponegoro. Pada 20 Juli 1825, sejumlah pasukan Belanda yang dipimpin Chevallier mengepung Tegalreja. Pangeran Mangkubumi, yang awalnya diutus Belanda untuk berunding dengan Pangeran Diponegoro, justru berbalik mendukung keponakannya itu. Perundingan ini dilatari sikap keras Pangeran Diponegoro yang menolak jalan menuju Tegalreja dilalui proyek Belanda. Pasukan sang pangeran pun mengganti tonggak-tonggak pemancang jalan dengan bambu runcing sebagai tanda siap bertempur.

Meskipun Tegalreja dapat dikuasai, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya berhasil meloloskan diri. Sang pangeran dan para pengikutnya tiba di Selarong, sekitar 15 km dari Keraton. Tempat ini memang telah disiapkan sebagai markas. Setelah itu, tidak kurang dari 77 orang kalangan Keraton meninggalkan istana untuk bergabung dengan Pangeran Diponegoro. Di antaranya adalah Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto Suryodipuro, Pangeran Ronggo, Ngabei Mangunharjo, dan Pangeran Surenglogo. Kiai Mojo dari Surakarta datang untuk bergabung dengan kubu Diponegoro. Demikian pula Alibasya Sentot Prawirodirjo dari Madiun. Daerah-daerah lain juga menyusul dukungan bagi Pangeran Diponegoro.

Seperti diungkapkan dalam Babad Diponegoro, latar belakang sang pangeran angkat senjata melawan Belanda lebih sebagai upaya mengukuhkan tatanan Islam di Tanah Jawa. Karena itu, Suryanegara menjelaskan, pertempuran ini dari sudut pandang Pangeran Diponegoro disebut perang sabil (jihad fi sabilillah). Visi itulah yang jamak didukung para pengikutnya, khususnya dari kalangan santri atau kawula biasa.

Dalam periode 1825-1826, kubu Belanda terdesak. Apalagi, pada saat bersamaan di Sumatra Barat, Belanda menghadapi perlawanan dari kaum Padri. Untuk mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro, gubernur-jenderal de Kock melancarkan strategi benteng stelsel, antara lain di Purworejo, Ambarawa, dan Salatiga. Strategi ini belakangan cukup mampu menekan pasukan Diponegoro. Sejumlah ningrat yang mendukung Pangeran Diponegoro pun ada yang tertangkap atau harus menyerah kepada Belanda. Kiai Mojo menyerah sehingga ditangkap dan diasingkan oleh Belanda ke Minahasa. Alibasya Sentot Prawirodirjo, yang masih berusia muda tetapi tampil brilian sebagai pengatur strategi, juga menyerah. Awalnya, Belanda mencoba memanfaatkan Sentot untuk meredam Perang Padri. Namun, Sentot agaknya cukup bersahabat dengan kaum Padri sehingga Belanda membuangnya ke Bengkulu.

Pada 1829, jumlah pasukan Diponegoro yang tewas mencapai 200 ribu jiwa. Satu tahun kemudian, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia berunding dengan Belanda. Pada 28 Maret 1830, Jenderal de Kock menemui Pangeran Diponegoro di Magelang. Perundingan berlangsung alot tetapi kubu Belanda begitu licik. Saat itu juga, Pangeran Diponegoro diringkus. Awalnya, sang pangeran dan sejumlah pengikutnya dibawa ke Ungaran, lalu ke Karesidenan Semarang. Dari sana, mereka bertolak ke Batavia pada 5 April 1830. Sepekan kemudian, Pangeran Diponegoro tiba dan ditahan di Stadhuis (kini menjadi Museum Fatahillah).

Atas keputusan gubjen van den Bosch, Pangeran Diponegoro, keluarga, dan pengikutnya dibuang ke Manado, Sulawesi Utara. Ruang geraknya hanya sebatas empat kamar di Benteng Nieuw Amsterdam. Sejak di sini, sang pangeran mulai punya waktu untuk merencanakan impiannya berangkat haji--cita-cita yang sampai akhir hayatnya tak terwujud. Di Manado pula, Pangeran Diponegoro mulai menyusun autobbiografinya.

Dengan pelbagai pertimbangan politis, pada 1834, van den Bosch diam-diam memindahkan Pangeran Diponegoro dan keluarga ke Benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, gubjen itu mengusulkan pemindahan sang pangeran ke Negeri Belanda sebagai tahanan lokal tetapi usul ini ditolak Ratu Belanda. Pada 8 Januari 1855, Pangeran Diponegoro menghembuskan nafas terakhir. Jasadnya dimakamkan tidak jauh di utara Makassar.

Demikianlah, dalam Perang Diponegoro (1825-1830) untuk pertama kalinya penguasa kolonial Eropa menghadapi perlawanan akbar dari masyarakat Jawa. Tidak kurang dari dua juta orang atau sekitar 30 persen dari total penduduk Jawa saat itu terseret dalam medan pertempuran. Dari jumlah tersebut, sebanyak 200 ribu orang menjadi korban jiwa. Hampir seperempat wilayah di Pulau Jawa pun mengalami kerusakan berat akibat konflik ini. Demikian data yang dihimpun Peter Carey.

Pihak Belanda juga menderita, meskipun tidak separah Pribumi Jawa. Mereka kehilangan delapan ribu personil tentara. Jumlah itu di luar tujuh ribu korban jiwa dari pasukan suruhan Belanda yang berdarah Pribumi. Perang yang dikobarkan Pangeran Diponegoro itu menguras biaya sekitar 20 juta gulden. Untuk menutupi kerugian finansial dari pertempuran ini, pemerintah kolonial menggariskan peraturan yang sangat menyengsarakan rakyat, yakni Sistem Tanam Paksa. Gubernur jenderal Johannes van den Bosch memberlakukannya hingga tahun 1870.

 

Redaktur : Muhammad Subarkah
Reporter : hasanul rizqa