Selasa , 05 September 2017, 15:34 WIB

Jabar Upayakan Pembebasan Lahan Tambahan Bandara Kertajati

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Dwi Murdaningsih
Antara/Yudhi Mahatma
Lanskap maket proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Lanskap maket proyek pembangunan Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mengupayakan pembebasan lahan tambahan untuk proyek Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. Langkah ini menjadi tindaklanjut atas rapat terbatas yang digelar Senin (4/9) kemarin bersama pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan Pemprov Jawa Barat diminta membebaskan lahan sebagai tambahan untuk sarana pendukung pengoperasian Bandara Kertajati yang tengah dibangun. Ada beberapa lahan tambahan yang dibutuhkan untuk runway pesawat dan akses jalan menuju bandara.

"Satu kita diminta membebaskan lahan tambahan. 300 meter panjangnya untuk tambahan runway," kata Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/9).

Pria yang akrab disapa Aher ini menyebutkan saat ini sudah disiapkak runway sepanjang 3.000 meter. Sebanyak 2.500 meter telah selesai dibangun, sementara sisanya sudah dibebaskan dan akan segera mulai dibangun.

Namun,berdasarkan rapat terakhir ternyata masih dibutuhkan lahan sekitar 300 meter untuk tambahan lintasan pesawat tersebut. Dengan panjang 3.300 meter, dinilai cukup untuk lintasan bandara internasional ini.

"Karena kan runway tidak hanya berhenti di angka 3.000, tapi setelah 3.000 ada juga tempat yang aman. Kira-kira 300 meter," ujarnya.

Selain untuk kebutuhan runway, kata Aher, Pemprov Jabar juga akan menyiapkan pembebasan lahan untuk kebutuhan akses jalan menuju bandara. Akses ini dari jalan Tol Cipali menuju bandara. 

"Selama ini kan kita jalan-jalan dari tol kita diminta membebaskan kiri kanannya supaya lebih luas. Sekitar empat kiloan. Kemudian kita diminta membebaskan jalan tol dari Cipali ke Bandara sekitar 4 kilometer," kata dia.

Aher menuturkan Pemprov akan segera menganggarkan pembebasan lahan tersebut pada anggaran perubahan tahun ini. Menurutnya pembebasan lahan ini bisa membutuhkan biaya sekitar Rp 120 miliar.

Ia pun meminta pemerintah pusat juga menugaskan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membantu proses pembebasan lahan. Sehingga prosesnya dapat lebih mudah dan cepat agar tidak menghambat penyelesaian pembangunan bandara.

"Kemenpupera juga menjanjikan pada 2018 pembangunan tol tersebut selesai dan bisa digunakan," ucapnya.