Kamis , 05 January 2017, 05:00 WIB

DPR Harap Menag Sukses Lobi Kuota Haji

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Bilal Ramadhan
Republika / Darmawan
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Ali Taher berharap kepergian Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin ke Arab Saudi tidak sia-sia. Selain bisa mengembalikan kuota haji untuk tahun 2017, juga diharapkan mampu meyakinkan kerajaan Arab Saudi agar memberikan tambahan kuota mencapai 250 jamaah dari negara-negara seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, dan Kamboja.

Menurut Ali Taher, kabar pengembalian kuota haji Indonesia sudah beredar. Namun, kebenarannya belum bisa dipastikan.“Kepergian Menteri Agama ke Arab Saudi memang untuk membahas soal besaran kuota tersebut. Tapi untuk kepastian berapa jumlah kuota haji Indoensia  tahun ini akan ditentukan pada April nanti," kata Ali Taher, Rabu (4/1).

Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, pembahasan besaran jumlah kuota jamaah haji akan terus menjadi sorotan lantaran proyek renovasi dan perluasan Masjidil Haram sudah hampir selesai. Kuota jamaah haji yang sekarang masih dipotong 40 persen sudah seharusnya dikembalikan seperti semula.

“Kami sangat berharap kuota bisa dikembalikan seperti semula. Kalau hal itu terwujud, antrean untuk berhaji dari berbagai daerah bisa dikurangi secara signifikan," tambahnya.

Selain itu, lanjut Ali, Komisi VIII tetap berusaha agar kuota haji dapat ditambah dengan mendorong pemerintah melobi Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar bisa menyerap kuota haji dari negara-negara yang tidak maksimal menyerap kuota haji. Sehingga, penambahan kuota itu dapat mencapai 250 ribu orang per tahun.

“Penambahan jatah kuota ini masuk akal bila pemerintah mampu melobi negara-negara lain seperti Filipina, Kamboja, Timor Leste, Thailand, Kamboja, bahkan Fiji agar bersedia memberikan sisa kuota haji yang tidak terpakainya itu kepada Indonesia. Untuk mencapai target ini jelas harus mendapat dukungan diplomasi dari pemerintah yang sangat serius," kata Ali Taher.