Saran Dirjen Imigrasi Terkait Masalah Rekam Biometrik
Jumat , 08 Feb 2019, 18:00 WIB

Republika/Rakhmawaty La'lang
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian HUkum dan HAM Ronny F Sompie, memberikan keterangan pers di Kantor Dirjen Imigrasi Kementerian HUkum dan HAM, Jakarta, Ahad (6/4).

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Polemik kebijakan rekam biometrik oleh Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel, belum selesai. Meski lima kementerian telah merekomendasikan Tasheel ditutup.

Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie mengajak, masyarakat umrah berbaik sangka kepada Pemerintah Arab Saudi yang telah mengeluarkan kebijakan biometrik sebagai syarat mendapatkan visa umrah. "Sebenarnya Kerjaan Arab Saudi membantu kita agar jamaah umrah kita ketika tiba di Tanah Suci tidak lagi menunggu lama anterian pengambilan biometrik," kata Ronny saat berbincang dengan Republika.co.id, setelah menandatangani nota kesepahaman dengan Kemenag di Jakara, Jumat (8/2).

Karena rekam biometrik dinilai sudah banyak menyulitkan jamaah, terutama yang di daerah-daerah. Mantan Kapolda Bali ini memberikan solusi agar rekam biometrik dilakukan di setiap bandara-bandara ke berangkatan.

photo
Calon haji Makassar yang tergabung kelompok terbang (kloter) 1 Embarkasi Makassar menjalani perekaman Biometrik di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (16/7).

"Kalau kita mau yang lebih praktis diambil di setiap tempat pemberangkatan atau embarkasi," ujarnya.

Mantan Kadivi Humas Polri ini mengaku siap, jika ada suatu keputusan, imigrasi dilibatkan dalam teknis pengambilan rekam biometrik terhadap calon jamaah umrah di bandar udara yang ada pemeriksaan keimigrasian.

"Nanti bisa dibantu ke konter imigrasi, di situ kita siapkan untuk membantu petugas imigrasi atau yang ditugakan untuk pengambilan biometrik dari Kerajaan Arab Saudi," katanya.

Cara lainya, kata Ronny, VFS Tasheel bisa kerja sama dengan PT Angkasa Pura melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ketika ada calon jamaah umrah naik kapal laut yang akan berangkat ke tempat pemberangkatan ke luar negerinya perlu direkam biometrik.

"Jadi mereka mungkin dari kabupaten dan kota yang ada penerbangan-penerbangan. Kita carikan solusi bagaimana memudahkan warga negara kita," katanya.

Ronny melanjutkan, ketika rekam bometrik dilakukan di Kabupaten dan Provinsi juga menyebabkan biaya besar bagi kerajaan Arab Saudi dan juga pastinya, menurut Ronny, akan ada anterian ketika proses rekam biometrik dijalankan di Bandar Udara atau Pelabuhan.

"Ini semua ada plus minusnya. Pasti ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan mana yang lebih baik yang penting tidak memberatkan warga negara Indonesia juga," katanya.

Ronny mengaku, setuju dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyarankan, Tasheel gunakan data rekam biometrik yang sudah ada di Kemendagri.

"Saran seperti itu juga bisa dan tidak ada yang salah dengan mengambil data yang sudah dikumpulkan oleh Dirjen Dukcapil, itu justru lebih simpel," katanya.

Redaktur : Agus Yulianto
Reporter : Ali Yusuf

BERITA LAINNYA