Patuhi Tunggu Undangan BKPM Bahas Evaluasi Rekam Biometrik

Rabu , 23 Jan 2019, 12:19 WIB Reporter :Ali Yusuf / Redaktur : Andi Nur Aminah
Artha Hanif, Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi)
Artha Hanif, Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi)

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui lima kementrian sepakat merekomendasikan rekam bimetrik oleh Visa Facilitation Service (VFS) Tasheel ditunda. Dalam notulensi hasi rapat Selasa (22/1) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan mengundang asosiasi travel umrah untuk evaluasi perekaman biometrik.

 

Ketua Harian Permusyawaratan Antar Syarikat Travel Umrah dan Haji Indonesia (Patuhi) Artha Hanif mengatakan pihaknya belum mendapat undangan secara lisan maupun tulisan dari BKPM.  “Belum ada undangan untuk rapat bersama BKPM,” kata Arta saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (23/1).

Baca Juga

Lima kementerian di antaranya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Nengeri (Kemenlu) Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modan (BKPM) sepakat rekam biometrik ditunda.

Arta mengatakan, Patuhi sebagai gabungan dari empat asosiasi travel umrah dan haji khusus seperti HIMPUH, AMPHURI, ASPHURINDO dan KESTHURI menyambut baik itikad baik BKPM mengundang Patuhi untuk membicarakan masalah rekam biometrik,” ujarnya.

Karena Patuhi mendapat infomasi akan ada undangan dari BKMP sesuai notulensi dari hasil rapat bersama lima kementerian, maka Patuhi menunggu undangan dari BKPM sampai di kantor sekretriat. Dia mengatakan, sudah menjadi kewajiban pihak yang diundang harus datang memenuhi undangan. “Kita tunggu undangannya,” katanya.

Arta mengatakan seharusnya BKMP tidak perlu mengundang lagi pihak-pihak terkait, karena BKPM sudah menerima banyak masukan dari Komisi I DPR RI saat rapat dengar pendapat (RDP), Senin (21/1).

Terlebih dari Kemendagri secara tegas telah menyampaikan saat rapat bersama lima kementerian kemarin, bahwa rekam biometrik yang dilakukan VFS Tasheel mengganggu kedaulatan Indonesia. Untuk itu rekaman biometrik harus segera dihentikan. “Dari hasil rapat kemarin seharusnya BKPM sudah tahu akan mengambil sikap seperti apa,” katanya.

Arta menambahkan, karena masalah rekam biometrik ini sudah menjadi kepentingan banyak umat, maka Patuhi akan secepatnya menghubungi BKPM. Itu jika undangan dari BKPM belum sampai ke kantor sekretariat asosiasi.

 
Sunday, 23 Muharram 1441 / 22 September 2019
IMSAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
04:27 04:27 11:49 14:58 17:52 19:00

widget->kurs();?>