KPK Perlu Dilibatkan dalam Pembicaraan Rekam Biometrik

Senin , 04 Feb 2019, 16:10 WIB Reporter :Muhammad Ikhwanuddin/ Redaktur : Andi Nur Aminah
Proses perekaman biometrik (ilustrasi)
Foto : Republika/Putra M. Akbar
Proses perekaman biometrik (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID. JAKARTA -- Pemerintah melalui lima Kementerian sepakat menunda proses rekam biometrik oleh Visa Vacilitation Service (VFS) Tasheel, akhir Januari lalu. Namun, operasional rekam biometrik masih berjalan hingga saat ini.

 

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, lembaga antirasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai perlu diikutsertakan. Ketua Pengawas Haji dan Umrah Mahfudz Djaelani mengatakan, KPK harus terlibat dalam evaluasi kegiatan rekam biometrik itu.

"Saya juga heran kenapa masih jalan. Bayangin saja duit yang harus dikeluarkan kan banyak engak sedikit itu ongkosnya, perputaran uang di rekam biometrik juga banyak. Saya kira KPK harus turun tangan," ujarnya kepada Republika.co.id, Senin (4/2).

Menurutnya, keterlibatan KPK dalam penyelesaian masalah rekam biometrik dapat mencegah kemungkinan penyalahgunaan wewenang. Mengingat bahwa urusan biometrik melibatkan banyak orang.

Sebelumnya, lima lembaga negara yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Komunikasi Informasi (Kominfo) dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) melakukan rapat di kantor di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dalam rapat tersebut, seluruh pihak itu sepakat untuk menunda operasional rekam biometrik oleh VFS Tasheel.

 

 

Jumat, 22 Zulhijjah 1440 / 23 Agustus 2019
IMSAK SUBUH ZUHUR ASAR MAGRIB ISYA
04:31 WIB 04:41 WIB 11:57 WIB 15:18 WIB 17:56 WIB 19:06 WIB

BERITA LAINNYA