Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Sunday, 12 Sya'ban 1441 / 05 April 2020

Golkar dan PKB Tanggapi Keinginan Gerindra Soal Kursi Ketua

Ahad 21 Jul 2019 10:28 WIB

Rep: Dian Erika Nugraheny/ Red: Muhammad Subarkah

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/7/2019).

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kedua kiri) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Senin (15/7/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Sah saja bila Gerindra pengin kursi kabinet

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Politisi Partai Golkar, Lawrence Siburian, mengatakan sah-sah saja jika Partai Gerindra menginginkan posisi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Parpolnya sendiri saat ini belum membahas secara resmi terkait sosok yang akan disiapkan sebagai calon Ketua MPR.

"Saya kira MPR itu sudah ada aturan yang menetapkan. Dan itu sah-sah saja nanti bagaimana apakah itu paket atau tidak. Belum dibacarakan. Sekarang siapapun berkeiginan sah-sah saja, " ujar Lawrence kepada wartawan usai mengisi diskusi di Gondangdia, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Menurut dia, di internal Partai Golkar pun belum dibahas perihal Airlangga Hartarto yang digadang-gadang akan menempati posisi Ketua MPR. "Kalau pembicaraan internal belum ada,  tapi alau pembicaraan satu atau dua orang mungkin ada.  Tapi kita belum pernah rapat harian. Rapat pleno. Semua keputusan di Golkar diambil dalam rapat pleno. Tidak bisa di luar rapat pleno," tegasnya. 

Sementara itu, politisi PKB,  maman Imanulhaq, menuturkan jika rekonsiliasi tidak boleh diterjemahkan sebagai kondisi untuk bagi-bagi kekuasaan. Rekonsiliasi sebaiknya dijadikan momentum edukasi masyarakat yang sempat terbelah selama kontestasi pemilu. 

Maman mengakui jika parpolnya berupaya agar Ketua Umum Muhaimin Iskandar menjadi pimpinan MPR.  "Dalam politik kan kita boleh bertarget setinggi mungkin, lalu target apa yg kita capai, itu sudah biasa dilakukan oleh ketua umum kami. Ketika kami memasang kami kemarin sebagai cawapres, lalu tidak jadi cawapres, apakah Cak Imin (Muhaimin) berhenti bekerja? Enggak, dia bekerja untuk Jokowi-Ma'ruf Amin.  Begitu pula MPR, makanya kita terus melakukan komunikasi-komunikasi," jelasnya.  Komunikasi itu, kata dia, termasuk dengan sesama parpol koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. 

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, memandang komposisi terbaik di parlemen 2019-2024 adalah partainya mengisi kursi Ketua MPR.

Sedangkan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati posisi Ketua DPR.  "Dengan semangat tersebut, komposisi terbaik adalah ketua MPR Gerindra, ketua DPR PDIP, Presiden Joko Widodo," ujar Sodik lewat keterangan resminya, Jumat (19/7). 

Menurut dia, komposisi Ketua MPR dan DPR itu tak harus terkait dan menunggu komposisi terakhir koalisi oposisi dan koalisi di pemerintahan. Karena rakyat dan bangsa Indonesia sudah memahami keberadaan dan posisi PDIP dan Gerindra. 

Untuk diketahui, kursi ketua MPR menjadi rebutan di antara Partai politik dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK). Khususnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Golkar.

Adapun Golkar mengklaim lebih layak menempati posisi itu, karena menjadi pemenang kedua dari segi perolehan kursi di DPR. Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto juga mengatakan telah menjalin komunikasi dengan partai-partai lain dalam pembentukan paket MPR dengan posisi Golkar sebagai ketua.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA