17 Zulhijjah 1441

IPHI Desak Presiden Gelar Konvensi OKI Bahas Kuota Haji

Jumat , 13 Dec 2019, 13:06 WIB Reporter :Ali Yusuf/ Redaktur : Muhammad Hafil
 IPHI Desak Presiden Gelar Konvensi OKI Bahas Kuota Haji. Foto: Jamaah haji shalat berjamaah di Masjid Namira di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, Kamis (31/8).
IPHI Desak Presiden Gelar Konvensi OKI Bahas Kuota Haji. Foto: Jamaah haji shalat berjamaah di Masjid Namira di Padang Arafah, Makkah, Arab Saudi, Kamis (31/8).

IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Ikatan Persaudaraan haji Indonesia (IPHI) meminta Presiden Joko Widodo membuat trobosan dalam menyelesaikan persoalan haji. Terutama masalah daftar tunggu haji Indonesia yang mencapai puluhan tahun lamanya.

 

"Menurut hemat saya hal ini tidak bisa didiamkan harus ada terobosan," kata Ketua Umum iphi Ismed Hasan Putro saat dihubungi Republika, Jumat (13/12). 

Baca Juga

Dalam konteks masalah kuota haji, kata dia, Presiden Jokowi untuk secara khusus melobi Raja Saudi agar Indonesia mendapat kuota yang lebih maksimal.  Selain melobi Pemerintah Arab Saudi, presiden perlu melobi negara ASEAN yang memiliki jatah kuota haji yang tidak terpakai. 

Negara-negara ASEAN yang tidak terpakai maksimal kuota hajinya itu di antaranya Thailand, Filipina, Vietnam, Myanmar, Timor Timur dan Papua Nugini.

"Kalau di negara-negara itu masing-masing 10 ribu sudah 50 ribu untuk kemudian dialihkan kepada Indonesia agar tidak mubazir," katanya.

Untuk menyelesaikan masalah daftar tunggu haji yang panjang, Ismed juga mengusul agar pemerintah Indonesia mengambil inisiatif untuk menyelenggarakan pertemuan dengan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) khusus membahas soal haji. 

"Karena persoalan ini dari tahun ke tahun terus merisaukan akibat pertumbuhan perkembangan jumlah jamaah haji di seluruh dunia," katanya. 

Ismed mengatakan, jumlah jamaah haji di masing-masing negara setiap tahunya terus meningkat. Semetentara daya tampung di Arab Saudi tidak meningkat. Hal ini kata dia tidak sesui dengan meningkatkatnya animo tetapi masyarakat untuk menunaikan ibadah haji. 

"Jadi semakin meningkatnya hasrat untuk ibadah haji ini harus ada pembahasan yang khusus dari OKI," katanya.

Untuk itu kata Ismed, Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri segera mengambil inisiatif untuk menghubungi dan melobi negara-negara OKI melakukan konvensi membahas kuota haji ini agar mendapat solusi yang terbaik.

"Kemenag dan Kemenlu harus membuat convention yang OKI di Jakarta untuk melakukan pembahasan secara lebih serius bagaimana langkah ke depan mengantisipasi perkembangan jumlah jamaah haji seluruh dunia terus meningkat," katanya.

Menurut dia, mingkatkatnya minat ibadah haji di seluruh dunia karena negara Islam banyak tumbuh ekonominya, sepert Turki, Pakistan dan juga negara-negara Eropa di Inggris Prancis, Jerman jumlah jamaah akan terus meningkat.

"Oleh karena itu, ini tidak bisa lagi diselesaikan secara parsial, khususnya oleh Indonesia dengan Saudi ini harus diselesaikan oleh negara-negara Islam," katanya.

Sementara, Menteri Agama Fachrul Razi memastikan tidak perlu ada pertemuan khusus Organisasi Kerjasama Islam (OKI) membahas daftar tunggu haji yang panjang.

"Sementara belum perlu," kata Fachrul Razi saat dihubungi Republika, Jumat (13/12).

 

Menurut dia, masalah daftar tunggu yang lama cukup diselesaikan antara Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dengan Pemerintah Saudi Arabi melalui Menteri Hajinya. 

 

Karena kata Fachrul, meskipun surat permintaan kuota tambahan yang disampaikan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama belum dijawab pemerintah Arab Saudi secara resmi, akan tapi secara tersirat Saudi setuju untuk memberi tambahan 10 ribu jamaah dari Indonesia. 

 

"Jadi jumlahnya tetap sama dengan yang lalu yakni sebanyak 231 ribu dari 221 ribu dan kuota 10 ribu tambahan dari pemerintah Saudi," katanya.

 

photo

Mengenal kuota haji (grafis).

 

 

 

widget->kurs();?>