REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan, semua pihak harus bersinergi dalam perang melawan virus Corona.
Hal itu ia sampaikan saat rapat bersama pemerintah daerah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melalui konferensi video pada Rabu (8/4).
"Sudah banyak, war atau perang covid. Ini adalah perang pada sesuatu yang tidak bisa kita lihat, virus. Dan tidak mengenal apa targetnya, mau kaya mau miskin, pejabat mau bawahan, laki maupun perempuan, polisi, tentara, siapa pun juga dapat terserang," ujar Tito dalam siaran persnya, Rabu.
Tito mengatakan, selain kesehatan, pandemi virus Corona juga berdampak pada sektor ekonomi. Dengan demikian, menurutnya, pemerintah perlu strategi yang tepat dan terukur agar kesehatan publik tetap diutamakan, tetapi roda perekonomian harus tetap bergerak.
Ia telah menerbitkan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 yang memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk melakukan realokasi dana dan refocussing anggaran. Realokasi dan refocussing anggaran ini berfokus pada tiga hal.
Pertama, untuk meningkatkan kapasitas kesehatan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan publik, baik dalam rangka sosialisasi maupun pencegahan, pembentukan gugus tugas penanganan Covid-19, serta peningkatan kapasitas perawatan dan pengadaan rumah sakit.
Kedua, penyiapan jaring pengaman sosial. Sebab, banyak masyarakat terdampak akibat upaya pencegahan penyebaran virus corona dengan menjaga jarak fisik dan berdiam diri di rumah.
Menurut Tito, banyak masyarakat terpukul, terutama yang kurang mampu. Seandainya mereka tidak ditangani dan tidak dibantu, baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah, maka krisis kesehatan bisa berubah menjadi krisis ekonomi.
"Dan krisis ekonomi ini akan berubah menjadi krisis sosial yang berdampak pada krisis keamanan, gangguan keamanan," kata dia.
Ketiga, membantu dunia usaha tetap hidup dan berjalan. Ia mengaku sudah melakukan rapat dengan jajaran kementerian/lembaga terkait dengan pelaku dunia hsaha.
"Jadi kalau ada peraturan, rekan-rekan kepala daerah yang melarang dunia industri untuk bekerja dipukul rata, itu akan memukul dunia industri," tutur Tito.
Rapat konsultasi tersebut dihadiri secara langsung oleh Tito beserta jajaran pejabat eselon 1 Kemendagri, Ketua KPK Firli Bahuri, Kepala LKPP Ronny Dwi Susanto, dan Kabareskrim Polri Komjenpol Listyo Sigit. Ikut bergabung melalui konferensi video Ketua BPK RI Agung Firman dan Ketua BPKP Muhammad Yusuf Ateh bersama jajaran pemerintah daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
