REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Haji dan Umrah, Ade Marfuddin menyarankan agar Kementerian Agama (Kemenag) memanfaatkan pembimbing bersertifikat dalam penyelenggaraan bimbingan manasik daring atau online. Rencana manasik daring mencuat seiring larangan berkumpul demi mencegah penularan corona.
Ade mengungkapkan Kemenag sudah punya gerakan sertifikasi pembimbing manasik. Mereka yang bisa bantu pemerintah dalam manasik daring di tiap wilayah. Metode bimbingannya bisa berupa diskusi dan chatting di aplikasi perpesanan What's Up.
"Dikaryakan perannya untuk jangkau masyarakat di sekitarnya. Di Tangsel misal ada 2 kloter (haji), di mana saja yang punya sertifikasi silahkan konsul gratis," kata Ade pada Republika.co.id, Selasa (14/4).
Ade memperkirakan jumlah pembimbing manasik bersertifikat bisa mencapai ribuan orang. Kehadiran mereka, kata Ade sebaiknya dimanfaatkan Kemenag guna menjangkau bimbingan manasik daring lebih banyak calon jamaah haji (calhaj). Apalagi bagi calhaj yang sudah melek teknologi.
"Ada sertifikat silahkan dimanfaatkan biar enggak mubadzir. Ada hampir lima ribu orang," ujar Ade.
Selain itu, Ade mengimbau Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memanfaatkan dana optimalisasi secara efisien jika musim haji batal tahun ini. Ia menolak tegas jika dana haji digunakan dalam penanggulangan corona. Ade menyarankan alokasi dana untuk aspek pembinaan calhaj.
"Sentuh lah ke ranah pembinaan, berikan stimulus yang tadinya untuk akomodasi, transport ditarik berapa persen ke pembinaan haji untuk konsultan bersertifikasi tadi," imbaunya.
Para pembimbing manasik daring perlu memenuhi aspek transparansi jika menggunakan dana optimalisasi haji dari BPKH. Nantinya mereka wajib melaporkan identitas calhaj yang dibimbing.
"Semua yang punya lisensi buka bimbingan manasik, buka reportnya berapa banyak yang ikut bimbingan, kasih nomor dan namanya. Lalu konsultan dikasih dana pembinaan itu. Ini yang tidak dilakukan," tutur Ade.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
