REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Keuangan Perum Perumnas Eko Yuliantoro mengatakan, Perum Perumnas sebagai satu-satunya BUMN di sektor perumahan memiliki peran penting sebagai kepanjangtanganan pemeritah dalam menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Perum Perumnas memiliki 81 proyek aktif di seluruh Indonesia dengan rata-rata pembangunan sekitar 15 ribu unit per tahun.
Kondisi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di luar Jabodetabek dengan menciptakan lapangan kerja. Namun pandemi Covid-19 menimbulkan penurunan daya beli masyarakat khususnya MBR yang tak terelakkan.
"Pasar terbesar kami berada segmen MBR, sehingga hal ini mempengaruhi laju pertumbuhan bisnis kami. Prioritas utama dari MBR untuk saat ini adalah memenuhi kebutuhan primer mereka, sehingga kebutuhan akan perumahan menjadi hal yang dikesampingkan untuk sementara waktu," ucap Eko dalam keterangan tulis di Jakarta, Jumat (1/5).
Lain dari itu, perbankan umumnya menghentikan sementara atau menahan laju pertumbuhan KPR, sehingga berimbas pada keterbatasan penyedian KPR. Hal ini tentu berimbas pada keberminatan segmen pasar menengah bawah karena mayoritas menggunakan fasilitas KPR dalam pembelian rumah.
Di sisi lain, proyek-proyek strategis Perum Perumnas berlokasi khususnya di wilayah Jabodetabek berada di zona merah bencana nasional. "Ini yang menyebabkan imbas secara signifikan pada penjualan, sehingga pendapatan atas penjualan proyek tersebut mengalami penurunan secara drastis," ungkap Eko.
Ke depan Perum Perumnas membantu program pemerintah guna memenuhi penyediaan perumahan terjangkau bagi MBR. Hal ini dapat terlihat dari tetap berjalannya progress pembangunan dari setiap proyek baik itu untuk kawasan rumah tapak atau highrise, agar tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
Perum Perumnas tengah mengkaji beragam opsi dan strategi untuk memenuhi kewajiban penyelesaian Medium Term Notes (MTN) I Tahun 2017 yang pembayarannya diputuskan untuk ditunda. Perumnas berupaya membantu pemerintah guna memenuhi penyediaan perumahan terjangkau.
Penundaan pembayaran MTN merupakan bagian dari upaya untuk menjaga kehati-hatian di tengah pandemi Covid-19. "Kami menerapkan manajemen risiko agar kondisi keuangan tetap terjaga. Saat ini kami tengah menggodok beragam opsi dan strategi untuk melakukan penyelesaian kewajiban tersebut,” ujar Eko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
