Thursday, 16 Syawwal 1445 / 25 April 2024

Thursday, 16 Syawwal 1445 / 25 April 2024

Pemerintah Diminta Buat Kriteria Penerapan Kenormalan Baru

Kamis 04 Jun 2020 00:42 WIB

Red: Bayu Hermawan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Foto: Dok. MPR RI
Bamsoet minta pemerintah buat kriteria penerapan Normal Baru

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah melakukan proyeksi ke depan serta menentukan kriteria apabila kebijakan kenormalan baru (new normal) diterapkan. Hal itu untuk melihat potensi penyebaran Covid-19 terkait sudah aman atau ada potensi mengalami peningkatan yang signifikan.

"Hal itu harus dilakukan pemerintah selain berdasarkan data kurva Covid-19 dan persyaratan lainnya yang harus dipenuhi daerah untuk dapat melakukan kebijakan kenormalan baru, untuk melihat potensi penyebaran virus apakah sudah aman atau ada potensi mengalami peningkatan yang signifikan," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/6).

Baca Juga

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus berdiskusi dengan perwakilan guru dan tenaga pengajar untuk dapat menentukan sistem kegiatan belajar mengajar (KBM) ke depannya. Saat ini menurutnya, proses KBM seharusnya tetap dilakukan via daring namun dengan kesiapan pengajar yang harus lebih baik dan maksimal.

"Saya juga mendorong Kemendikbud bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membuat sistem atau aplikasi khusus sekolah yang khusus digunakan bagi siswa dan guru, dan diterapkan secara gratis," katanya.

Politikus Partai Golkar itu juga meminta pemerintah daerah (pemda) memperhatikan tempat-tempat umum dan wisata yang akan dibuka pada saat kenormalan baru, dan wajib memastikan  seluruh aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut sesuai dengan standar protokol Covid-19 untuk tatanan gaya hidup baru. Menurutnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Dinas Perhubungan di tiap daerah harus memastikan penggunaan transportasi oleh masyarakat sudah sesuai dengan protokol Covid-19.

Hal itu, menurutnya karena hingga saat ini masih banyak orang di sejumlah angkutan umum yang mengabaikan protokol kesehatan, masih berdesakan, dan tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya karena keterbatasan tempat. Karena itu dia mengusulkan adanya evaluasi pengaturan jumlah armada dan jam keberangkatan.

"Saya juga meminta seluruh masyarakat, khususnya di daerah yang nantinya akan diterapkan Normal Baru untuk tetap disiplin mengikuti aturan pemerintah, mengikuti protokol Covid-19, dan menerapkan gaya hidup bersih," ujarnya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 
 
Terpopuler