REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Dibatalkannya keberangaktan ibadah haji tahun ini mesti menjadi kesempatan pemerintah memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh. Satu tahun merupakan watktu yang cukup panjang memperbaiki sistem perhajian yang dikelola pemerintah.
Praktisi Umroh dan Haji Khusus Asrul Azis Taba mengatakan, jika memang keberangkatan ibadah haji tahun ini tidak dilaksanakan, maka mesti dijadikan kesempatan untuk perbaikan masalah perhajian. Sehingga jamaah bisa menjalankan ibadah dengan tenang.
"Sebaiknya kevakuman ini dimanfaatkan untuk sungguh-sungguh dan serius melakukan bedah tuntas sistem perhajian kita," ujarnya, Jumat (6/6).
Menurut Asrul Azis Taba, sebagai orang yang menggeluti dunia perhajian sejak tahun 1981 dan sebagai Ketua Umum Kesthuri sering menyampaikan bahwa sistem perhajian kita ini bisa diibaratkan sebagai bom waktu. Masalah haji ini yang sewaktu-waktu bisa meledak seperti kasus-kasus travel yang menerapkan skema ponzi.
"Dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan bahwa sistem perhajian kita ini bisa diibaratkan sebagai bom waktu yg sewaktu-waktu bisa saja meledak," katanya.
Kata dia, seberapa panjang sumbunya, ke pusat ledakan, Asrul mengaku tidak tahu. Akan tetapi hal ini mesti menjadi perhatian serius pemerintah sebagai pihak yang menyelenggarakan haji untuk regular.
"Akan tetapi di masa pandemi Covid-19 ini menurut saya sumbuh itu sudah mulai terbakar,"katanya.
Asrul mengaku, Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah ( Forum SATHU) diundang oleh BPKH untuk membicarakan dampak yang dihadapi sebagai akibat penundaan haji tahun ini. Semoga pertemuan ini menjadi awal dimulainya perbaikan sistem perhajian.
Sementara itu dihubungi terpisah praktisi umroh dan haji khusus yang lain, Artha Hanif, mengatakan, imbauan Asrul Azis Taba sebagai peringatan dini jangan masalah ini sampai banyak pihak yang dirugikan. Artha mengatakan kebijakan pembatalan haji tahun ini mesti menjadi kesempatan semua pihak untuk berbenah demi tercapainya pelayanan kepada jamaah secara maksimal.
"Situasi sekarang yang masih pandemi di mana PSBB belum dicabut merupakan kesempatan yang tepat bagi semua pihak untuk lebih fokus dan berbenah khususnya terkait sistem penyelenggaraan haji reguler," katanya.
Sebelumnya, sebelum pemberangkatan haji dibatalkan, Kemenag telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi jamaah haji, khususnya untuk haji 2020 ini. Kemenag terus berupaya untuk melakukan beragam inovasi. Di antaranya, dalam pelaksanaan ibadah haji 2020 Kemenag telah menyiapkan sejumlah inovasi.
Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis menyebut, peningkatan kualitas haji tahun 2020 terus ditingkatan. Peningkatan ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi jamaah haji.
"Inovasi pertama yaitu kloter berbasis wilayah. Penyusunan pramanifes kloter dilakukan sedini mungkin untuk mengefektifkan bimbingan manasik di kecamatan," ujar Muhajirin beberapa waktu lalu.
Dengan ditetapkannya kloter berbasis wilayah, hal ini berdampak pula pada penetapan regu dan rombongan. Ke semuanya berbasis pada kecamatan asal jamaah.
Inovasi berikutnya adalah menyiapkan respon darurat di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna). Respons darurat ini sebagai bagian dari prosedur pusat krisis dengan melibatkan muassasah.
Termasuk dalam respon darurat ini adalah Operasi Standar (SOP) manajemen mitigasi saat ada bencana. Akan dilakukan integrasi alokasi petugas Armuzna pada 2019 menjadi petugas pendukung.
Inovasi ketiga yakni pelayanan terpadu dan sistem pelaporan. Kemenag akan mengefektifkan pelayanan terpadu di tingkat Daker, utamanya Daker Makkah dan Madinah.
"Kita lakukan penyempurnaan sistem pelaporan berbasis aplikasi mobile untuk laporan kloter dan pelayanan petugas yang terintegrasi dengan siskohat," lanjutnya.
Keempat, kemenag akan memberikan makanan secara penuh bagi jamaah haji. Ada penambahan konsumsi pada masa puncak haji, yakni tiga hari sebelum dan dua hari sesudah Armuzna dengan model makanan siap saji.
Inovasi selanjutnya adalah manasik sepanjang tahun. Dengan pelaksanaan program ini, diharap dapat menambah pengetahuan jamaah terhadap ibadah haji yang baik dan benar. Termasuk di dalamnya manasik jamaah lansia serta yang sakit.
Kementerian Agama juga melakukan inovasi pada proses pembuatan visa. Untuk mempersingkat waktu dan meningkatkan efisiensi, proses ini dapat dilakukan di kantor wilayah Kemenag dan tidak perlu dikirim ke pusat.
"Ketujuh, Kemenag melakukan inovasi penomoran maktab. Pemberian nomor maktab di Armuzna disesuaikan dengan nomor maktab di Makkah yang berbasis zonasi," lanjut Muhajirin Yanis.
Berikutnya, Kemenag melakukan inovasi penyusunan regulasi. Dilakukan percepatan penyusunan regulasi teknis karena terbitnya UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Inovasi kesembilan adalah disediakannya non-teller dan non-tunai untuk pembayaran pelunasan haji dan penyediaan living cost. Kemenag tidak lagi memberikan biaya hidup dalam bentuk tunai. Nantinya jamaah akan menerima kartu debit yang sekaligus menjadi kartu identitas jamaah sebagai sarana transaksi.
Terakhir Kemenag melakukan perbaikan proses badal dan safari wukuf. "Perbaikan dilakukan dengan cara penyusunan prosedur dan regulasi bersama antara Kemenag dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata Muhajirin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
