REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di tengah pandemi Covid-19 menuju kehidupan New Normal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bidang vokasi ingin link and match atau mencocokan kurikulum baru vokasi dengan bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dalam pencocokan tersebut harus dipikirkan kompetensi kesiapan bekerjanya seperti apa sehingga nantinya penyerapan pendidikan vokasi di Kemenperin tidak sia-sia.
“Pandemi Covid-19 ini belum usai dan kami menuju kehidupan New Normal. Kami ingin pendidikan vokasi tetap memanfaatkan daring untuk pembelajaran. Lalu, kami juga ingin pendidikan vokasi bekerja di dunia industri. Nah, ini sebagai permasalahannya bagaimana pendidikan vokasi link and match dengan perindustrian? kami terus usaha dan berkoordinasi dengan Kemenperin,” kata Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud Wikan Sakarinto dalam webinar series yang bertajuk “Penguatan Link and Match Pendidikan Vokasi dan Industri di Era New Normal”, Sabtu (6/6).
Kemudian, ia melanjutkan SMK dan kampus vokasi serta lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia harus ‘menikah’ dengan industri atau dunia kerja. Artinya berarti harus ada kurikulum baru seperti pembelajaran daring, evaluasi pembelajaran, pembelajaran praktek, PMB dan sebagainya. Lalu, pendidikan vokasi juga harus menguasai bahasa asing untuk menghadapi kerja di dunia industri.
Dengan keadaan seperti ini, tambah dia, generasi milenial, dosen dan guru harus adaptasi dengan perubahan baru. Walaupun mendadak semua silabus harus diubah demi memperlancar pendidikan vokasi. Harus ada pengembangan materi seperti, multimedia, animasi dan video. Sehingga kedepannya generasi milenial dapat bekerja secara baik di industri.
“Link and match prinsipnya industri dan pendidikan vokasi harus menyatu. Yang diharapkan industri yaitu kompetensi. Dan gimana caranya industri ini juga bisa menyerap pendidikan vokasi. Kami akan terus modifikasi dan inovasi melalui pembelajaran daring demi memenuhi syarat minimal yang diharapkan industri,” kata dia.
Ia berharap Kemenperin bisa bekerja sama atas pendidikan vokasi ini. Sebab, adanya pendidikan vokasi ini bisa mengurangi produk impor. Maka dari itu, Kemenperin harus mendukung dan menyerap pendidikan vokasi. “Harus ada kompromi terkait hal ini agar kedepannya pendidikan vokasi bermanfaat apalagi kami tidak tahu sampai kapan Covid-19 ini selesai. Maka, harus ada keputusan dan perubahan yang cepat untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan vokasi,” kata dia.
Sebelumnya diketahui, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Wikan Sakarinto menjelaskan pembelajaran pendidikan vokasi menggunakan sistem dalam jaringan (daring). Hal ini akan terus dilakukan selama masa pandemi Covid-19 masih berlangsung.
Wikan menjelaskan, semaksimal mungkin pihaknya akan mengoptimalkan pembelajaran berbasis daring. Namun, di satu sisi pendidikan vokasi membutuhkan banyak waktu praktik yaitu sekitar 60 persen.
Terkait hal tersebut, Wikan mengatakan sekolah vokasi bisa menerapkan strategi khusus. Salah satu caranya adalah menggunakan simulasi untuk pembelajaran yang berkaitan dengan praktik.
"Vokasi ini kan 60 persen praktik, nah ini ada beberapa pendekatan. Memang yang pertama tetap daring, yang kedua kita mengembangkan simulasi," kata Wikan, dalam konferensi video, Jumat (29/5).
Apabila ada pembelajaran yang mewajibkan hands on atau memegang mesin langsung, maka Wikan menyarankan strategi lain. Ia mengatakan, Kemendikbud mendorong agar mata kuliah teori ditempatkan di awal semester, termasuk juga mata kuliah praktik yang bisa menggunakan simulasi.
Sementara pembelajaran praktik yang harus memegang mesin bisa ditempatkan di akhir. Ia menjelaskan, kebijakan ini bisa dilakukan tergantung politeknik atau sekolah vokasi yang bersangkutan.
"Tapi kalau butuh praktik betul, maka diletakkan di belakang semester," kata Wikan menjelaskan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
