REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat berharap Pemerintah Arab Saudi tidak buru-buru membuka umroh sebelum dipastikan wilayahnya bebas Covid-19. Pemerintah Arab Saudi diperdiksi akan segera membuka umroh setelah penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441/2020 sukses digelar. 

"Jika kondisi persebaran Covid-19 belum terkendali di Arab Saudi, sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu. Jangan dulu dibuka," kata Wakil Ketua Komisi VII, Ace Hasan Syadzely saat dihubungi, Jumat (8/8).

Ace mengatakan, dibukanya kembali umroh memang merupakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi sendiri untuk membuka atau tetap menutup ibadah umroh. Tentu yang mengetahui tentang kondisi faktual dan obyektif dari kondisi terkini Covid-19. "Kita harus mengedepankan kesehatan calon jamaah umroh sebagai prioritas utama," katanya.

Pemerintah harus dapat memastikan apakah ada pembatasan jumlah jamaah setelah umroh dibuka. Pemerintah harus dapat memastikan bahwa penyelenggara umroh taat terhadap protokol Covid-19. "Harus dipastikan dulu pembatasan jumlah jamaah umroh yang sangat mungkin untuk tetap terjaga dengan protokol Covid-19," katanya.

Sebaiknya, kata Ace, untuk pelaksanaan ibadah umroh seperti halnya pada pelaksanaan haji yang lalu yang sangat amat sedikit. Ini menyangkut kuota setiap negara dan kesiapan masing-masing negara. "Terutama negara Muslim dalam mengirimkan jamaah umroh ke Arab Saudi pasti banyak," katanya.

Maka dari itu, Ace berpendapat jika kondisi persebaran Covid-19 di Arab Saudi belum terkendali, maka sebaiknya penyelenggara umroh menunggu tidak berangkatkan jamaahnya. Semua itu demi keselamatan jamaah sejak berangkat sampai pulang kembali. "Sebaiknya kita menunggu terlebih dahulu," katanya.

Semua pihak yang berkepentingan dengan umroh, harus menghihitung secara matang tentang biaya jamaah umroh terutama pembiayaan transportasi udara dengan protokol Covid-19. Jangan sampai kenaikan harga paket umrah jadi beban jamaah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika