REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Kementerian Agama (Kemenag) belum memutuskan apakah akan mengijinkan atau tidak Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berangkatkan jamaah ketika umroh dibuka Arab Saudi di tengah Pandemi. PPIU memprediksi pasca penyelenggaraan ibadah haji sukses digelar, maka umrah pasti segera dibuka.
"Kita pelajari dulu ya (diizinkan atau tidaknya jamaah berangkat umroh)," kata Menteri Agama Fachrul Razi kepada Republika belum lama ini.
Saat ini Kemenag masih mengamati bagaimana kasus pandemi Covid-19 di Arab Saudi, apakah aman atau kasusnya masih membahayakan jamaaah jika digunakan umroh. Pemerintah akan menginzinkan PPIU memberangkatkan jamaah jika Saudi aman dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. "Kalau kita bisa jamin mereka sehat dari Indonesia, dan Saudi jamin sehat di sana, kemungkinan akan kita ijinkan," katanya.
Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah umroh, Kemenag tidak bisa jalan sendiri. Kemenag harus bersinergi dengan pihak swasta dalam hal ini PPIU, karena merekalah travel yang legal berangkatkan jamaah umroh ke tanah suci.
"Maka dari itu nanti kami konsultasikan juga dengan pihak-pihak terkait di Indonesia," katanya.
Saat ini, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) mengaku sedang membuat skenario sebagai bentuk persiapan dibukanya kembali umroh oleh pemerintah Saudi. Persiapan ini untuk memastikan ketika umroh dibuka perjalanan jamaah lancar tanpa hambatan.
"Kami sedang siapkan beberapa skenario," kata Direktu Bina Haji Umrah Ditjen PHU, Kemenag Arfi Hatim saat dihubungi, Jumat (7/8).
Selain menyiapkan skenario di internal, Ditjen PHU juga akan menggelar koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait. Tujuannya untuk membahas keberangkatan umroh yang tertunda karena Covid-19. Pada Februari ribuan jamaah umroh batal diterbangkan karena Saudi menutup akses masuk kenagaranya. "Termasuk koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga terkait lainnya," ujarnya.
Arfi belum menyampaikan detail skenarionya seperti apa dan kapan jadwal pertemuan antara kementerian dan lembaga akan digelar. Namun kata Arfi yang jelas perlu ada pembahasan dalam pertemuan itu demi kenyamanan masyarakat dalam berumroh di tengah Covid-19.
"Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk menjamin kesehatan, keselamatan dan keamanan jamaah umroh," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
