REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat mendatangi Gedung DPR RI untuk memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang sedang dibahas. MUI juga memperingatkan anggota DPR RI agar hati-hati supaya kebijakannya tidak merugikan masyarakat.
Wakil Ketua Umum (Waketum) MUI Pusat, KH Muhyiddin Junaidi menyampaikan, kedatangannya ke DPR terkait RUU Cipta Kerja. MUI meminta agar DPR ekstra hati-hati dalam membahas RUU tersebut, supaya jangan sampai ada pembahasan yang merugikan dan membuat miskin rakyat.
"Kita ingatkan (DPR) jangan main-main karena apabila terjadi katakanlah penyalahgunaan (wewenang) dan penghianatan, maka rakyat akan marah," kata KH Muhyiddin di Gedung DPR RI, Rabu (12/8).
Ia menyampaikan, delegasi MUI Pusat sudah melakukan dialog dan membahas RUU Cipta Kerja dengan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin dan jajarannya. Alhamdulillah diskusi berjalan dengan sangat berarti dan mencerahkan.
MUI telah menyampaikan sikapnya kepada DPR RI tentang RUU Cipta Kerja khususnya dan RUU- RUU yang lainnya. Penyampaian sikap ini sebagai bukti bahwa MUI memiliki rasa kritis, rasa memiliki dan rasa tanggung jawab. Karena MUI bagian dari elemen anak-anak bangsa yang menginginkan negara ini maju, sukses dan jaya.
"Insya Allah (Indonesia) menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara industri lainnya di dunia ini, oleh karena itu kami sangat berharap agar masukan-masukan (dari MUI) bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh DPR, karena tujuan kami adalah mulia, tujuannya adalah maju bersama-sama mengawal bangsa dan negara ini," ujarnya.
KH Muhyiddin mengatakan, bila mengawal bangsa dan negara dilakukan bersama-sama makan negeri ini akan terbebas dari berbagai macam penyakit masyarakat. Kemudian Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
MUI menyampaikan bahwa pimpinan DPR sudah berjanji pembahasan berbagai RUU akan dilakukan secara transparan. MUI berharap bisa memantaunya pembahasan RUU tersebut.
Wakil Ketua Umum MUI menegaskan, apabila MUI menemukan ada hal-hal yang mungkin merugikan rakyat dan mengganggu kedaulatan negara, maka MUI tidak segan untuk memberikan masukan dan peringatan kepada DPR. "Mudah-mudahan peringatan ini bermanfaat bagi kita sekalian," ujarnya.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan, pihaknya telah menerima kunjungan MUI Pusat di Gedung DPR RI. MUI telah memberikan masukan untuk RUU Cipta Kerja, RUU HIP dan RUU BPIP.
"Tadi sudah saya sampaikan seluruh RUU ini ada di website DPR dan dapat diakses. Masukan dari MUI ini sangat berharga dan kami akan teruskan ke teman-teman yang ada di Baleg dalam pembahasan yang berkaitan dengan penekanan terhadap riset dan inovasi harus dikuatkan," jelasnya.
Azis menjelaskan hal-hal yang dibahas bersama MUI di antaranya mengenai tenaga kerja, sertifikasi halal dan standar halal. Selain itu membahas kewenangan-kewenangan daerah yang harus tetap dipertahankan.
"Masukan yang kami terima dari MUI ini sudah menjadi pembahasan dan tinggal nanti dilihat di website oleh jajaran MUI untuk menjadi bahan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
