REPUBLIKA.CO.ID,WARSAWA -- Partai Nasionalis PiS, yang saat ini berkuasa di Polandia, pada Jumat (18/9) memperingatkan koalisi pendukung pemerintah bisa bubar jika mereka tidak satu suara mendukung pengesahan rancangan undang-undang (RUU) Hak Asasi Hewan. Jika koalisi bubar, keadaan itu akan mendorong otoritas setempat menggelar pemilihan umum.
RUU Hak Asasi Hewan yang saat ini masih dibahas di parlemen. Jika disahkan, peternak akan dilarang memanen bulu binatang. Rancangan beleid itu juga akan melarang peternak ekspor daging untuk kebutuhan makanan halal dan kosher — halal versi Yahudi.
RUU itu telah disahkan menjadi undang-undang setelah mendapat dukungan dari kalangan oposisi. UU itu juga akan menguji seberapa solid koalisi sejak terbentuk pada 2015.
Partai Nasionalis Polandia/PiS mengatakan sekutu dari partai berpaham ultra konservatif dan moderat telah mengancam keutuhan koalisi karena tidak mendukung UU tersebut. “Hasil sidang kemarin mengungkap bahwa kita tidak tahu apa koalisi itu benar ada,” kata ajudan senior perdana menteri, Michal Dworczyk, saat diwawancarai stasiun radio setempat.
“Pemerintahan yang didukung oleh sedikit partai politik tidak dapat bertahan sampai masa jabatannya berakhir; kita mungkin harus menyelenggarakan pemilu lebih awal,” kata dia.
RUU Hak Asasi Hewan mendapatkan banyak dukungan dari anak muda di Polandia. PiS berharap ke depan mereka dapat menghimpun banyak suara dari daerah perkotaan. Namun, penentang RUU itu, yang masih jadi bagian dari koalisi, khawatir aturan tentang hak asasi hewan dapat merugikan petani di daerah pedesaan.
Polandia memproduksi jutaan bulu per tahun dan industri itu menyerap sekitar 50.000 pekerja. Polandia juga merupakan salah satu pengekspor utama daging halal dan kosher di Eropa.
Koalisi yang dipimpin oleh PiS menang pemilu tahun lalu, tetapi sejak saat itu mulai terpecah. PiS telah lama berupaya mengusulkan perubahan struktur kabinet dan penggantian menteri, tetapi pembahasan isu tersebut di internal koalisi terganjal pengesahan RUU Hak Asasi Hewan.
Seluruh anggota dewan dari Partai Polandia Bersatu, yang berpaham konservatif garis keras, menentang RUU tersebut, sementara anggota Partai Accord, yang berpaham moderat, abstain.
Anggota Parlemen Eropa dari Partai Accord, Adam Bielan, saat diwawancarai kantor berita resmi PAP mengatakan masih terlalu dini bagi kelompoknya untuk keluar dari koalisi. “Kita harus menunggu sampai tensi reda dan kembali ke meja runding. Pemilu yang digelar lebih awal kemungkinan akan memenangkan Kelompok Kiri,” kata Bielan.
Sumber: Reuters
Ikuti Whatsapp Channel Republika
