IHRAM.CO.ID, -- RIYADH -- Partai yang tergabung dalam Daftar Gabungan mayoritas Arab di Parlemen Israel menolak normalisasi hubungan diplomatik sebagai negara Arab dengan Israel.
Bukan hanya itu, mereka pun mengumumkan bakal menyuarakan penentangan atas perjanjian normalisasi yang diteken antara Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) di parlemen Israel pada Kamis (15/10) waktu setempat. Gabungan tersebut juga mengkritik rencana perdamaian yang diusulkan Presiden AS Donald Trump.
Dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir di Middle East Monitor, Jumat (16/10), Daftar Gabungan Arab menyampaikan bahwa mereka bertekad memperkuat hubungan antara orang Arab di Israel dan negara-negara Arab. Keputusan yang diambilnya pun bersumber dari posisi politik yang menentang rencana perdamaian AS atau juga disebut 'Kesepakatan Abad Ini'.
Pernyataan Daftar Gabungan Arab menyebut bahwa 'Kesepakatan Abad Ini' justru menunjukkan permusuhan yang nyata terhadap hak-hak Palestina. Termasuk hak untuk menenetukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka mereka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukota.
"Mengganti prinsip wilayah untuk perdamaian dengan visi Netanyahu tentang perdamaian untuk perdamaian akan membawa bencana bagi negara dan semua rakyatnya. Pendekatan ini memastikan kelangsungan konflik, penderitaan, dan pertumpahan darah," kata pernyataan itu menambahkan.
Untuk diketahui, Daftar Gabungan Arab terdiri dari 15 anggota parlemen yang mewakili warga Palestina Israe. Mereka menyatakan bakal menentang perjanjian normalisasi antara Israel dan UEA yang kemudian disusul Bahrain.
Pada Kamis (15/10) waktu setempat, parlemen Israel dijadwalkan untuk memberikan suara terbanyak terkait dukungan terhadap perjanjian normalisasi dengan UEA. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mendesak Arab Saudi mengikuti jejak UEA dan Bahrain untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Pompeo bertemu Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal Bin Farhan di Washington, Rabu (14/10). Dia mengklaim normalisasi akan menjadi dorongan strategis bagi Israel di tengah normalisasi dengan UEA dan Bahrain.
Dua negara Teluk tersebut adalah negara Arab keempat dan kelima yang mengakui dan membangun hubungan diplomatik formal dengan Israel, setelah Mesir, Yordania, dan Mauritania. Yang terakhir kemudian memutuskan hubungan dengan negara pendudukan sebagai akibat dari perang 2014 di Gaza.
(umar mukhtar)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
