IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih berpendapat, pemerintah perlu melibatkan banyak pihak, termasuk Gugus Tugas dalam meyakini Arab Saudi. Sebab hingga kini, angka penyebaran Covid-19 Indonesia masih tinggi dan kemungkinan akan berisiko bagi Arab Saudi.
Dia pun menyebut, meski Arab Saudi telah melakukan kebijakan terbuka lalu lintas udaranya, namun kebijakan pembukaan itu belum tentu dapat disamakan di Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi bagi jamaah umroh internasional. Untuk itu, pengendalian Covid-19 di dalam negeri menjadi kunci krusial pertimbangan Arab Saudi.
“Sampai saat ini Arab Saudi belum menentukan negara mana saja yang boleh masuk umroh dan berapa kuotanya. Tapi yang pasti jika membukanya untuk negara-negara tertentu, pertimbangan mereka dimungkinkan kuat karena kondisi pengendalian Covid-19 di suatu negara. Libatkan Gugus Tugas,” kata Mustolih saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (23/10).
Dia menekankan, pengendalian Covid-19 di dalam negeri harus dibarengi dengan mitigasi penyelenggaraan umroh yang baik. Sebab jika tidak, ia menilai jaminan pengendalian Covid-19 yang baik suatu negara merupakan syarat yang akan diminta Arab Saudi.
Di sisi lain, dia juga meminta pemerintah menyiapkan mitigasi penyelenggaraan umroh dengan siap. Sebab jika tidak, dia berpendapat, dikhawatirkan terjadi pelemparan tanggung jawab di kemudian hari apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.
“Jangan sampai umrah menjadi klaster baru penyebaran,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
