IHRAM.CO.ID, Benarkah Islamphobia yang kini marak di Prancis ada kepentingan politis? Jawabnya, kalau melihat apa yang dikatakan Presiden Emanuel Macron dan juga mengacu pada sikap menteri kecenderungan itu terasa sekali.
Bila ditelusuri, maraknya kemunculan kembali Islamhobi belakangan ini terkait peristiwa yang terjadi pada 12 Januari 2015. Kala itu diperkirakan 3,7 juta orang melakukan unjuk rasa persatuan dan solidaritas di seluruh Prancis dengan lebih dari 40 pemimpin dunia berbaris bersama mereka bahu-membahu menyusul pembunuhan di Paris.
Dalam artikel yang ditulis Merve Sebnem Oruc dan dipublikasikan Daily Sabah pada Jumat (23/10) dikatakan bahwa dari 7-9 Januari, 17 orang terbunuh oleh tiga teroris dalam serangan di markas majalah satir Charlie Hebdo, toko bahan makanan halal, dan area umum pinggiran Kota Montrouge di Paris.
Meskipun unjuk rasa diselenggarakan dalam waktu singkat, jutaan orang berjalan di jalanan Paris sambil meneriakkan, "Je suis Charlie" (Saya Charlie).
Menurut Kementerian Dalam Negeri Prancis, demonstrasi itu lebih besar daripada demonstrasi yang dilakukan ketika Paris dibebaskan dari Nazi dalam Perang Dunia II. Kerumunan yang berkumpul itu digambarkan sebagai yang terbesar dalam sejarah modern Prancis.
Di seluruh dunia, dari Hong Kong hingga Tunisia, kerumunan orang berkumpul di kota-kota besar yang menerangi monumen terkenal mereka di Tricolor.
Charlie Hebdo adalah surat kabar satir yang memiliki reputasi untuk membela otoritas, menghadapi apa yang dianggap sakral atau mempertanyakan kelompok mana pun yang mengklaim supremasi.
Setelah menerbitkan kartun yang mengejek Islam dalam beberapa kesempatan, pada tahun 2015 majalah tersebut mencetak banyak gambar yang menghina Nabi Muhammad dalam sebuah gerakan yang memprovokasi umat Islam karena gambar Nabi dianggap menghujat dan dilarang dalam Alquran. Sederhananya, editor majalah yang tidak bertanggung jawab (kata-kata mereka sendiri) melukai perasaan orang-orang Islam.
Serangan Charlie Hebdo berbeda dengan pembantaian lainnya, karena dianggap sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara. Setelah serangan itu, dunia tampak bagi saya, berpikir bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebebasan berekspresi. Saya pribadi percaya prinsip suci kebebasan berbicara lebih unggul dari segalanya.
Jika itu masalahnya, orang akan memiliki hak untuk dengan bebas mengungkapkan semua pendapat mereka terlepas dari apakah mereka mengkritik atau mengejek apa yang sakral bagi orang lain. Saya sadar bahwa hukum Prancis tidak melindungi kebebasan berbicara yang tidak dibatasi.
Misalnya, memaafkan terorisme adalah kejahatan dan menyangkal Holocaust dilarang di Prancis. Tetapi setelah unjuk rasa yang dihadiri jutaan orang, saya pikir banyak hal telah berubah karena jalanan Paris terasa seperti kuil luar ruangan yang menghormati kebebasan berbicara hari itu. Tapi saya salah, beberapa hari setelah unjuk rasa bersejarah, pihak berwenang Prancis mulai menangkap orang-orang dengan tuduhan mengagungkan atau membela terorisme online.
Sudah waktunya bagi negara-negara untuk lebih memahami mengapa warga yang tidak terpengaruh bergabung dengan gerakan radikal. Harus ada upaya untuk sampai ke akar masalahnya terutama di negara-negara Barat, seperti Prancis yang penduduknya beragama Islam sekitar 5 juta.
Sayangnya, pemerintah Prancis memilih untuk mengikuti versi ekstrem dari sekularisme atau kaum awam. Menggambarkan serangan Charlie Hebdo sebagai serangan 11 September Prancis, negara itu mulai berubah secara radikal, mungkin lebih dari itu, AS berubah setelah jatuhnya Menara Kembar. Popularitas mantan Presiden Prancis Francois Hollande, seorang sosialis, mencapai titik terendah dan dukungan untuk pemimpin sayap kanan Marine Le Pen meningkat.
Pada 2017, Emmanuel Macron berhadapan langsung dengan Le Pen di putaran kedua pemilihan presiden setelah pemungutan suara putaran pertama menyatukan pemilih sentris, sayap kiri, dan moderat melawan kemungkinan presiden sayap kanan.
Meraih kekuasaan sebagai seorang sentris dan tidak memiliki partai, ideologi atau tradisi yang mapan, Macron bebas untuk memerintah Prancis selama lima tahun penuh menghindari ekstremisme populis, yang dengan cepat menyebar ke seluruh Eropa dan sekitarnya.
Dia dipandang sebagai satu-satunya politisi liberal dan demokratis yang dapat membendung gelombang populisme yang melanda dunia. Namun, dia telah menjadi pemimpin paling populis di Eropa.
Para pendukungnya merasionalisasi kebijakannya dengan mengatakan jika Macron tidak melakukan sesuatu terhadap ancaman populis, dia akan digantikan oleh pemimpin sayap kanan. Ketika protes rompi kuning dimulai pada November 2018, peringkat persetujuannya merosot menjadi 29 persen.
Sementara para pendukung globalisnya diam, Macron mungkin mengira dia tidak akan bisa mengamankan kursinya dengan terus mengambil alih populis yang mendapatkan dukungan setiap hari, memilih untuk merangkul populisme sebagai gantinya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
