IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso menilai produk halal yang ada saat ini masih belum cukup memenuhi kebutuhan ratusan juta rakyat Indonesia. Karena itu, menurut dia, kebutuhan produk halal di dalam negeri harus dipenuhi dulu sebelum bicara ekspor.
"Bicara produk ekspor, ya kita bernafsu ingin begitu, tetapi yang makan produk kita itu 250 jutaan (orang). Mulut kita sebanyak itu, kurang produk kita. Jadi bukan kita enggak mau ekspor. Tetapi pertama bagaimana kita meningkatkan produksi dalam negeri, minimal memenuhi kebutuhan kita semuanya, baru kita ngomong ekspor," tutur dia kepada Republika.co.id, Senin (27/10).
Sukoso mengambil contoh sektor makanan dan minuman (mamin) serta kosmetik halal. Dia mengingatkan, di tingkat internasional, Indonesia tidak masuk 10 besar sebagai negara eksportir untuk produk halal mamin dan kosmetik. Dia mengakui, saat ini Indonesia masih menjadi pasar yang besar bagi industri halal dunia.
"Jadi kita harus mendorong untuk aktivitas produksi. Strateginya, UMK (Usaha Mikro dan Kecil) yang harus dikuatkan. Sertifikasi halal gratis bagi UMK memang sudah dilakukan di hampir 20 provinsi pada tahun ini. Tetapi dana BPJPH itu rendah sekali, maka justru kami mengundang kesadaran kementerian/lembaga lain untuk mem-backup ini," ujarnya.
Sukoso menambahkan, produk mamin halal yang beredar kemungkinan baru bisa memenuhi 30 persen kebutuhan dalam negeri. Dalam kondisi ini, dia mengatakan, sebaiknya persoalan peningkatan produksi harus menjadi fokus agar kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi. Jika ini sudah terpenuhi, langkah berikut yang harus dilakukan menurutnya adalah mendorong ekspor.
"Kecuali pada produk-produk tertentu yang memang dibutuhkan oleh pasar luar negeri ya. Tetapi ekspor ini juga tentang persaingan kualitas. Bicara UMK, bagaimana packaging mereka, komposisi, dan cara olahnya. Mereka masih harus dibina, termasuk sertifikasi halal," tuturnya.
Karena itu, Sukoso menyampaikan, diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga pemerintahan untuk mendorong produksi dari para UMK. Misalnya Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM.
Sukoso juga mengingatkan, pelaku UMK memiliki banyak peran dalam menghasilkan produk. Karena mereka juga sebagai pemodal sekaligus orang yang menjalankan langsung kegiatan produksi. "Jadi jangan ditambah-tambahkan dengan keribetan-keribetan yang lain, maka kita harus membantunya sesuai standar halal sehingga dibutuhkan pendamping untuk mereka," imbuhnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong UMK di Tanah Air menjadi bagian dari rantai nilai industri halal global untuk memacu pertumbuhan usaha dan peningkatan ketahanan ekonomi umat. "Kita juga ingin menjadikan industri halal Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta sekaligus menjadi pemain global,” katanya dalam peluncuran program digitalisasi pemasaran dan manajemen produk halal bagi UMKM secara virtual di Jakarta, Selasa (20/10).
Ma'ruf menerangkan, upaya menjadikan UMK bagian dari rantai halal global itu karena Indonesia masih menjadi konsumen produk halal. Ini terlihat pada 2018 yang lalu di mana angka belanja untuk makanan dan minuman halal mencapai sekitar 214 miliar dolar AS.
Jumlah itu, imbuh Wapres, mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar dibandingkan negara dengan mayoritas Muslim lainnya. Padahal, pasar global memiliki potensi besar yang pada 2017 produk halal dunia mencapai 2,1 triliun dolar AS.
Ma'ruf meyakini, potensi tersebut akan berkembang menjadi 3 triliun dolar AS pada 2023. "Kita harus dapat memanfaatkan potensi halal dunia ini dengan meningkatkan ekspor kita yang saat ini baru berkisar 3,8 persen dari total pasar halal dunia," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
