14 Rabiul Akhir 1442

Upaya Vaksinasi dari Pengadaan, Keamanan, Hingga Kehalalan

Senin , 26 Oct 2020, 21:18 WIB Redaktur : Muhammad Fakhruddin
Upaya Vaksinasi dari Pengadaan, Keamanan, Hingga Kehalalan (ilustrasi).
Upaya Vaksinasi dari Pengadaan, Keamanan, Hingga Kehalalan (ilustrasi).

IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia melakukan upaya total dalam program vaksinasi penduduk Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity dari penyakit Covid-19 yang menjadi pandemi. Hasil kerja bersama antara kementerian, lembaga negara, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menghasilkan komitmen pengadaan vaksin Covid-19 untuk penduduk Indonesia. 

Rencananya, pemerintah akan menyuntikan vaksin kepada 160 juta orang atau setara 70 persen penduduk Indonesia guna mencapai kekebalaan komunitas agar virus tak lagi bisa menular di Tanah Air.

Indonesia telah mendapatkan komitmen pasokan vaksin dari China dan Inggris hasil kunjungan Kementerian Koordinator Maritim Investasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Luar Negeri.

Dari China, pemerintah telah mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari tiga perusahaan produsen vaksin, yaitu Sinovac, Sinofarm, dan Cansino yang bisa digunakan untuk vaksinasi 9,1 juta penduduk Indonesia. Rencananya vaksinasi mulai dilakukan akhir November 2020 yang dilakukan pada kelompok prioritas, yaitu tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik.

BUMN produsen vaksin dalam negeri Bio Farma rencananya juga memproduksi sendiri 50 juta vaksin Sinovac yang diimpor dalam bentuk setengah jadi atau bulk. Sementara impor vaksin dari produsen vaksin asal Inggris AstraZeneca akan dikirimkan pada 2021 sebanyak 100 juta dosis vaksin. Selanjutnya pada akhir 2021 hingga 2022 diharapkan Lembaga Eijkman telah menyelesaikan penelitian vaksin COVID-19 yang dibuat dari strain virus asal Indonesia dan melengkapi kebutuhan dalam negeri.

Upaya pemerintah tidak asal hanya mendatangkan vaksin untuk penduduk Indonesia, namun juga memastikan keamanan bagi rakyat Indonesia, baik dari keselamatan maupun segi kehalalan produk.

Tim dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) serta Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), dan Kementerian Agama langsung melakukan inspeksi ke fasilitas produksi vaksin di China untuk memastikan keamanan dan kehalalan vaksin.

Direktur Registrasi Obat BPOM RI Lucia Rizka Andalusia menjelaskan bahwa tim yang dikirim ke China akan benar-benar memastikan keamanan vaksin dari hulu hingga hilir. Lucia menekankan bahwa BPOM tidak akan sembarangan dalam menerbitkan izin emergensi penggunaan obat atau vaksin yang akan digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Tim BPOM yang berada di China melakukan evaluasi data keamanan vaksin, efektivitas vaksin, hasil uji klinis, hingga prosedur produksi vaksin di fasilitasnya secara langsung untuk memastikan apakah dilakukan sesuai standar cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). "Ini harus melalui satu rangkaian evaluasi yang ketat," kata dia.

Di dalam negeri, BPOM juga melakukan pengawasan dan evaluasi uji klinis vaksin Sinovac fase tiga yang dilakukan oleh Universitas Padjadjaran Bandung bekerja sama dengan Bio Farma. BPOM akan memastikan uji klinis yang dilakukan harus sesuai dengan protokol uji klinis yang telah terstandar.

Setelah rangkaian evaluasi data tersebut selesai, selanjutnya BPOM akan menerbitkan Emergency Use Authorization (EUA) atau penerbitan otoritas penggunaan obat dalam keadaan darurat.

Lucia kembali menegaskan dalam evaluasi untuk penerbitan EUA BPOM berpedoman pada standar dan kriteria yang telah ditetapkan secara internasional atau sesuai pedoman dari Badan Kesehatan Dunia (WHO).

Penerbitan EUA oleh BPOM diharuskan terdapat syarat-syarat tertentu yang wajib terpenuhi, yaitu mengenai data mutu yang sesuai standar, proses produksi sesuai CPOB, evaluasi data klinis dan hasil uji klinis yang harus sesuai ketentuan, memiliki kemanfaatan yang lebih besar dari risikonya, sertu belum tersedianya alternatif pengobatan atau vaksin lain untuk pencegahan penyakit Covid-19.

Tim BPOM dalam melakukan evaluasi data mutu dan klinis bekerja sama dengan komite penilai obat dan tim ahli yang spesifik di bidangnya atau ahli vaksin untuk menentukan kelayakan data hasil uji klinisi suatu vaksin untuk diterbitkan EUA.

Dia mengatakan EUA sudah memiliki payung hukum yaitu Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2020. EUA adalah persetujuan penggunaan obat termasuk vaksin yang belum disetujui untuk mendapatkan izin edar atau belum disetujui untuk indikasi penggunaan obat, dalam keadaan darurat atau emergensi.

Lucia menegaskan bahwa EUA bukan izin edar, namun penertbitannya memungkinan vaksin dapat digunakan distribusikan secara terbatas. Selain itu, obat atau vaksin yang mendapatkan EUA tetap harus dilakukan pemantauan setelah persetujuan atau pemantauan efek samping yang ketat.

Sementara tim MUI bersama dengan Kementerian Agama akan memastikan mengenai kehalalan vaksin untuk digunakan di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Kendati, vaksin dari Sinovac telah dilakukan uji klinis fase tiga di Uni Emirat Arab dan Turki sekaligus sudah mendapatkan Emergency Use Authorization dari negara di Timur Tengah tersebut, sementara vaksin dari Cansino juga dilakukan uji klinis di Kanada dan Arab Saudi.

Wakil Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Muti Arintawati menerangkan pihaknya akan melakukan penelusuran proses pembuatan vaksin dari hulu ke hilir, yaitu mulai dari bahan baku yang digunakan, sarana fasilitas produksi yang digunakan, hingga melakukan uji laboratorium kembali untuk memastikan bahwa produk vaksin benar-benar bebas dari proses nonhalal.

"Kami periksa dengan sangat teliti bahan yang digunakan dari hulu hingga hilir, karena menggunakan bahan yang cukup banyak, maka penting dilakukan pemeriksaan langsung ke lokasi," kata dia.

Sekretaris Eksekutif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede menjelaskan pemerintah melakukan upaya penanganan Covid-19 secara seimbang antara penanganan kesehatan masyarakat dengan pemulihan ekonomi nasional. Namun, Pardede menerangkan pemerintah mengutamakan kesehatan masyarakat terlebih dahulu agar rakyat Indonesia bisa sehat.

Pemerintah merencanakan untuk memvaksinasi 160 juta penduduk atau sekitar 70 persen rakyat Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok sebagai upaya penangkal Covid-19. Program vaksinasi tersebut dilakukan secara bertahap mulai akhir 2020, 2021, hingga 2022.

Dengan dilakukannya vaksinasi secara bertahap diharapkan kekebalan masyarakat Indonesia terhadap virus Covid-19 juga meningkat.

Dengan meningkatnya imunitas masyarakat Indonesia terhadap Covid-19, selanjutnya masyarakat bisa kembali produktif dan ekonomi Indonesia bisa pulih yang diukur dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) yang kembali atau melampaui angka pertumbuhan di masa sebelum Covid-19.

 

 

widget->kurs();?>