BEKASI -- Pemerintah Kabupaten (Pemab) Bekasi menuai kehebohan dengan proyek pembangunan toilet yang bernilai Rp 98 miliar.
Memang, anggaran pembangunan diperuntukkan bagi 488 sekolah. Jadi dana miliaran rupiah itu tidak digunakan untuk membangun satu toilet saja. Tapi nilai Rp 198,5 juta untuk membangun toilet di setiap sekolah dinilai jumlah yang fantastis.
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebut anggaran pembangunan toilet di 488 titik sekolah sudah sesuai dengan rencana kerja anggaran (RKA) dalam APBD Perubahan 2020.
Berdasarkan pantauan Republika di lokasi, toilet yang dibangun di SD Karang Rahardja, Cikarang Utara, itu terdiri dari tiga buah kloset. Dua pintu di antaranya digunakan sebagai tempat buang air besar, kemudian satu pintu yang lain merupakan toilet dengan dua kloset laki-laki.
Di sisi luar toilet, ada tiga keran yang dapat digunakan sebagai tempat wudhu. Serta, dilengkapi dua buah tempat cuci tangan atau wastafel.
Pemerintah Kabupaten Bekasi memberi penjelasan mengapa proyek pembangunan toilet di 488 titik sekolah memiliki anggaran yang jumbo. Pajak dan keuntungan kontraktor menjadi salah satu penyebabnya tingginya harga pembuatan toilet.
Kepala Bidang Bangunan Negara Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi, Benny Sugiarto Prawiro, menerangkan pajak yang ditanggung oleh pemda untuk setiap titik pembangunan mencapai 12 persen. Sedangkan keuntungan kontraktor adalah sebesar 10 hingga 15 persen.
“Tanpa pajak dan keuntungan itu harganya Rp 149 juta, tapi kan ada pajak dan keuntungan kontraktor sebesar 10-15 persen,” kata Benny.
Benny menjelaskan, luas bangunan di sekolah tersebut mencapai 35,8 meter persegi. Luas tersebut sudah termasuk pekerjaan water tank, dan juga wastafel.
Untuk harga satuan per meter persegi dengan bangunan tidak tingkat dan sederhana, kata Benny, perlu merogoh kocek Rp 5,8 juta per meter persegi. Jika dibangun tanpa pajak, maka uang yang perlu digelontorkan hanya Rp 4,3 juta per meter persegi.
“Di Kabupaten Bekasi, harga satuan per meternya lima juta delapan ratus (Rp 5,8 juta), tanpa pajak empat juta tiga ratus (Rp 4,3 juta),” terangnya.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan dalam pelaksanaan pembangunan pihaknya telah melibatkan inspektorat. “Dalam hal (pembangunan) ini menyertakan inspektorat. Ini kan belum dibayar, baru dibangun, belum selesai. Apa saja yang dibangun nanti lihat saja. Hitung saja mana ada kerugian negara,” kata Eka di SD Negeri Karangraharja 02 Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Selasa (15/12).
Eka mengatakan, proyek pembangunan toilet tersebut akan dibayarkan setelah proyeknya rampung. “Nanti kita stock opname, setelah itu nanti kalau dia kerjakan seperti apa itu yang kami bayar. Ini belum bayar semua,” lanjutnya.
Sebelumnya, Eka menegaskan kalau tujuan pembangunan toilet tersebut dilakukan sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah. Proyek pengadaan toilet tersebut merupakan salah satu program pemerintah daerah pada 2020.
“Ini berkaitan dengan cuci tangan. Kita jangan lihat toiletnya saja, nanti silahkan rincinya ke dinas teknis. Intinya, dalam rangka covid, tidak boleh kita mengganggu aktivitas belajar,” terang dia.
Dilansir dari website sirup.lkpp.go.id, anggaran untuk pembangunan toilet di SD Negeri Karangraharja 02 mencapai Rp 198.550.000. Uang itu berasal dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2020.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
