IHRAM.CO.ID, -- Sebuah negara bagian India yang diperintah oleh partai nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi pada hari Rabu (5/1) mengesahkan undang-undang yang menghapus sekolah-sekolah Islam yang dikelola negara. Mereka mengatakan bila sekolah itu menyediakan pendidikan di bawah standar.

Politisi oposisi mengkritik langkah tersebut dan mengatakan itu mencerminkan sikap anti-Muslim pemerintah di negara mayoritas Hindu itu. Lebih dari 700 sekolah agama yang didanai pemerintah, yang dikenal sebagai madrasah, di timur laut Assam akan ditutup pada April.

Menteri pendidikan negara bagian Himanta Biswa Sarma mengatakan kepada majelis lokal. "Kami membutuhkan lebih banyak dokter, petugas polisi, birokrat, dan guru, dari komunitas Muslim minoritas daripada imam untuk masjid," kata Sarma, seorang bintang yang sedang naik daun di Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi.

"Pemerintah akan mengubah mereka menjadi sekolah biasa karena pendidikan yang disediakan di madrasah tidak dapat mempersiapkan siapa pun untuk dunia temporal dan kepedulian duniawi," katanya seperti dilansir Jerusalem Post.

Politisi oposisi mengatakan langkah itu merupakan serangan terhadap Muslim. "Idenya adalah untuk memusnahkan Muslim," kata Wajed Ali Choudhury, seorang anggota parlemen dari partai oposisi Kongres.

Lebih dari 100 pensiunan pegawai negeri dan diplomat senior pada hari Selasa mendesak pemerintah BJP di negara bagian terbesar di India, Uttar Pradesh, untuk mencabut undang-undang baru yang mengkriminalisasi pemindahan agama secara paksa pada pengantin wanita, yang dianggap ditujukan terhadap Muslim.

Ikuti Whatsapp Channel Republika