IHRAM.CO.ID,JAKARTA -- Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umroh (Forum SATHU) meminta pemerintah segera membedah sistem perhajian terutama terkait daftar tunggu agar tak merugikan jamaah yang berangkat belakangan. Permintaan itu menyusul pernyataan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengatakan subsidi yang diberikan kapada jamaah haji reguler terlalu besar.
Ketua Harian Forum Satu Baluki Ahmad mengatakan, permintaan Wapres Maruf Amin kepada Menteri Agama agar menghitung ulang subsidi yang diberikan kepada jamaah haji akan merugikan jamaah yang berangkat belakangan. Padahal uang mereka telah terpakai oleh jamaah yang berangkat pada tahun berjalan.
"Inilah satu hal yang harus dipahami oleh pemerintah, jangan sampai pemerintah mengatakan tidak akan memberikan subsidi kepada jamaah," katanya kepada wartawan, Jumat (8/1).
Karena memang pemerintah sebenarnya tidak pernah memberikan subsidi itu sesungguhnya. Selama ini subsidi yang digunakan pemerintah merupakan uang jamaah lain yang belum diberangkatkan.
Baluki mengatakan, sistem pendaftaran haji selama ini bermasalah, namun pemerintah tak memperbaikinya. Di mana sistem haji reguler sekarang konsepnya sistem ponzi, jadi jamaah setor uang muka baru berangkat 25 atau 30 tahun lagi dan sistem ini pernah digunakan First Travel.
"Sistem ini sesuatu hal aturan yang sesungguhnya tidak menjadikan keadilan, tetapi itu terus berjalan," katanya.
Baluki mengatakan, tidak ada masalah jika pemerintah ingin mengembalikan sistem pendaftaran seperti semula, di mana jamaah membayar haji sesuai dengan harga yang sesungguhnya. Akan tetapi uang jamaah yang sudah terkumpul harus dibagikan kepada jamaah yang belum berangkat.
"Kalau pemerintah mengatakan bahwa akan dikembalikan jamaah sesuai penyetorannya dengan kemampuannya fine-fine saja. Akan tapi kemana uangnya tersimpan," katanya.
Baluki memastikan, bahwa selama ini pemerintah tidak pernah memberikan subsidi kepada jamaah haji. Negara memang mengeluarkan APBN untuk penyelenggaraan haji, akan tetapi itu semua untuk biaya petugas di Kemenag dan Kemenkes.
"Jamaahnya sendiri tidak mendapatkan, kalaupun jaman membayar 34 kost haji sampai 73 sekian itu 30 sekiranya duit jamaah hasil optimalisasi hasil pengelolaan dana oleh BPKH sekarang ini yang sebelumnya dikelola oleh Kementerian Agama," katanya.
Untuk itu kata dia perlu ada perbaikan secara menyeluruh dalam sistem perhajian. Terutama terkait sistem pendaftaran dengan skema fonzi yang dapat merugikan jamaah yang berangkat belakangan.
"Sistem tidak akan menjadikan suatu hal yang baik, kalau sekala fonzi itu tidak segera dibendung, tidak disikapi oleh pemerintah maka yang dirugikan jamaah," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
