IHRAM.CO.ID, ASSAM – Pemerintah nasionalis hindu sayap kanan India telah mengesahkan undang-undang di negara bagian Assam timur laut yang mulai berlaku pada April nanti. Mereka menghapus lembaga-lembaga Islam yang dikelola negara dan mengubahnya menjadi sekolah biasa
Keputusan tersebut menyebabkan penutupan lebih dari 600 lembaga Islam. Pemerintah daerah menyatakan tidak bersedia mengeluarkan dana untuk pendidikan agama dari kas negara. Bahkan, dewan pendidikan madrasah negara juga akan dibubarkan.
Wilayah Assam termasuk di antara 18 negara bagian India yang memiliki sekolah Islam atau madrasah dari dana bantuan pemerintah pusat. Partai-partai oposisi melihat langkah tersebut sebagai aksi politik oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) untuk mempolarisasi pemilih menjelang pemilihan daerah yang dijadwalkan akan diadakan pada Maret.
"Kami sedang berpikir untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Agung," kata Legislator dari All India United Democratic Front (AIUDF), Aminul Islam. AIUDF adalah sebuah partai oposisi regional di Assam.
Keterangan foto: Bendera Partai Bharatiya Janata (BJP). Partai ini merupakan penerus sintimen lama ketika India akan merdeka. Mereka mengusung slogan, India adalah Hindu. Akibat pertarungan ini kala itu terpecah dua, India dan Pakistan.
Umat Islam India pun terus bersuara. Mereka mengatakan keputusan untuk melarang sekolah Islam dibuat secara impulsif dan tanpa diskusi yang tepat dengan pihak terkait.
AIUDF dan Kongres Nasional India, dua partai oposisi utama di wilayah tersebut telah melakukan pemogokan di majelis negara bagian. Aksi itu dilakukan usai permintaan mereka mengirim RUU yang diusulkan ke komite legislatif khusus untuk pertimbangan lebih lanjut dan ditolak oleh pemerintah.
"Sistem (madrasah yang dikelola negara) ini telah ada sejak 1934. Tetapi BJP telah mengambil langkah mendadak untuk menghapus lembaga-lembaga ini tanpa mempertimbangkan pro dan kontra dari keputusan tersebut. Kami telah angkat suara menentang undang-undang ini, baik di dalam maupun di luar majelis dan akan terus melakukannya,” ujar dia.
Dilansir English Al Arabiya, Sabtu (9/1), Pemimpin Oposisi Majelis Provinsi Assam dan Anggota Kongres Nasional India, Debabrata Saikia mengatakan pemerintah telah memperkenalkan undang-undang untuk membagi masyarakat sesuai garis komunal menjelang musim pemilihan di wilayah tersebut.
"Kami telah menuntut agar tindakan itu dicabut. Pelarangan institusi tidak akan menyelesaikan apa-apa, jika tujuannya untuk memodernisasi pendidikan. Pemerintah harus merevisi kurikulum dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Perlu ada perencanaan yang matang,” kata Saikia.
Sayangnya, pemerintah bersikukuh bahwa langkah tersebut diperlukan untuk mereformasi dan membuat sekuler dunia pendidikan di negara bagian.
"Reformasi dalam pendidikan sangat dibutuhkan dan ini adalah langkah baru menuju hal itu, " kata Juru Bicara BJP di Assam, Rupam Goswami. Dia menyebut pihak oposisi fokus pada larangan madrasah karena tidak ada hal lain untuk ditentang pemerintah.
"Setiap orang perlu memahami bahwa kami tidak menutup semua madrasah tetapi hanya yang dibantu oleh pemerintah. Kami tidak dapat mengajarkan Alquran dengan uang publik. Kami akan sepenuhnya mengubah institusi ini sehingga pendidikan yang layak dapat diberikan," ujar dia.
Namun, para kritikus pemerintah mengatakan langkah pembubaran sekolah Islam tidak ada hubungannya dengan sekularisasi sistem pendidikan karena madrasah bukan hanya lembaga keagamaan.
"Madrasah tidak hanya menyebarkan ajaran agama. Selain Alquran dan teologi Islam, ada kursus tentang Arab dan sastra Islam, sejarah Islam dan India. Ini bukan hanya pendidikan agama. Ini termasuk dalam bidang hak untuk pendidikan. Banyak siswa dari institut ini pergi ke berbagai negara teluk dan mendapatkan pekerjaan. Mereka tidak hanya menjadi ulama,” ujar Pengacara Hak Asasi Manusia dari Assam, Aman Wadud.
Para pemimpin Partai Bharatiya Janata yang berkuasa sering menjelekkan madrasah sebagai pusat "indoktrinasi" Islam. Beberapa pemimpin partai yang berkuasa bahkan menyebut mereka sebagai pusat terorisme dan tempat berkembangnya fundamentalisme.
Keterangan foto: Suasana sekolah Muslim di Assam.
Aktivis Muslim mengatakan keputusan untuk menutup madrasah sejalan dengan agenda anti-Muslim BJP. Dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, BJP telah meloloskan serangkaian undang-undang selama beberapa tahun terakhir yang menurut para kritikus diskriminatif atas dasar agama.
“Pemerintah intoleran terhadap minoritas. Tidak mau mendanai madrasah. Mereka (pemerintah) bertindak dengan maksud negatif. Kalau kita bicara kesejahteraan pendidikan minoritas maka pendidikan agama punya peran penting. Itu juga punya peran penting dan dijamin dalam konstitusi India,” ucap Juru Bicara Nasional dari Indian Muslim Foundation, Shoaib Jamayee.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
