IHRAM.CO.ID, WASHINGTON -- Dengan kurang dari 24 jam tersisa di kantor, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengeluarkan keputusan bahwa pemerintah China telah melakukan "genosida" dan "kejahatan terhadap kemanusiaan" terhadap Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya.
Penentuan itu seakan menjadi perpisahan terakhir yang akan memperumit hubungan AS-China, setelah Presiden Donald Trump dan Pompeo meninggalkan jabatannya. Hal ini juga sempat disampaikan saat kampanye Presiden terpilih Joe Biden, beberapa bulan lalu.
"Genosida ini sedang berlangsung. Kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uyghur oleh negara-partai China," kata Pompeo dalam pernyataannya dilansir di ABC News, Rabu (20/1).
Ia juga menambahkan, Pemerintah China terlibat dalam asimilasi paksa yang berujung penghapusan kelompok rentan dan kelompok minoritas etnis dan agama. Hal ini dilakukan bahkan ketika negara itu secara bersamaan menegaskan jika mereka adalah pemimpin global dan berusaha membentuk kembali sistem internasional dalam citra mereka.
Pemerintah China sendiri telah membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia. Mereka mengatakan kampanye massal yang menargetkan Muslim di provinsi Xinjiang tentang pembangunan ekonomi dan melawan terorisme. Klaim ini disampaikan bahkan ketika mereka sangat membatasi akses ke provinsi barat oleh jurnalis, kelompok hak asasi manusia, atau pengamat PBB.
Orang-orang yang selamat dari kampanye represif itu, termasuk kamp-kamp "pendidikan ulang" yang disebut telah menahan lebih dari satu juta orang, melaporkan pelanggaran yang semakin meluas. Termasuk di dalamnya pembatasan kebebasan bergerak, beragama dan berekspresi, pekerjaan yang dipaksa dan penyiksaan.
Baru-baru ini, para penyintas dan peneliti mengatakan Pemerintah China telah melakukan sterilisasi paksa dan aborsi, di tengah penurunan tajam angka kelahiran di antara warga Uighur dan minoritas lainnya.
Terkait hal-hal di atas, Departemen Luar Negeri AS lantas merujuk pada dugaan pelanggaran hak asasi manusia, yang oleh Pompeo disebut menjijikkan secara moral, kebijakan umum, praktik keamanan, dan pelanggaran kemanusiaan.
Meski demikian, pernyataan Pompeo ini tidak merujuk pada tindakan baru apa pun, mengingat penentuan genosida tidak memiliki dampak hukum yang melekat. Namun hal ini tetap akan menjadi noda pada citra China di panggung dunia dan menimbulkan awan di masa depan hubungan AS-China.
Selama pemilihan presiden 2020, kampanye Biden menggunakan label "genosida", subjek langka dari perjanjian bipartisan di Washington.
Pompeo melanjutkan, Departemen Luar Negeri akan terus mengumpulkan bukti tentang kekejaman yang sedang berlangsung. Ia juga menyerukan bagi badan internasional untuk bergabung dengan tekad AS dan menyelidiki kasus tersebut.
Pengadilan Kriminal Internasional bulan lalu telah mengatakan, untuk saat ini mereka tidak akan menyelidiki tuduhan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, mengingat tindakan yang dituduhkan hanya terjadi di China, seperti AS, bukanlah pihak di pengadilan.
Pengumuman yang disampaikan Pompeo ini menjadi penentuan genosida AS pertama, setelah pemerintahan Obama menetapkan kejahatan ISIS terhadap minoritas agama di Irak dan Suriah sebagai tindakan genosida.
Sumber:
Ikuti Whatsapp Channel Republika
