IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menjawab adanya desakan Kongres Luar Biasa (KLB) dari sejumlah kader yang mengatasnamakan pendiri dan senior Partai Demokrat. Menurutnya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui KLB adalah merupakan tindakan yang salah.
"Mereka katanya berencana menjemput KSP Moeldoko sebagaimana menjemput Bapak SBY pada tahun 2004 sebagai calon presiden; lalu ada pelaku gerakan bernama Bapak Yus Sudarso, menyatakan 'Apa salahnya kami melakukan ini?'. Salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui Kongres Luar Biasa," kata Herzaky, Selasa (2/2).
Dirinya menjelaskan saat diusung menjadi calon presiden, ketika itu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah duduk sebagai Dewan Pembina. "Jadi, kalau KSP Moeldoko mau menjadi Capres melalui Partai Demokrat, ya bikin Kartu Tanda Anggota dulu sebagai kader Partai Demokrat. Jangan tiba-tiba ingin menjadi ketua umum, apalagi melalui Kongres Luar Biasa. Itu saja sudah salah besar. Itu inkonstitusional," tegasnya.
Ia mengimbau Moeldoko yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) untuk fokus saja membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi saat ini pemerintah tengah fokus menyelesaikan pandemi.
"Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok malah memikirkan pencapresan. Kasihan Presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak untuk menangani krisis pandemi dan ekonomi," ungkapnya.
Sebelumnya Mantan Wakil Sekjen (wasekjen) Partai Demokrat Yus Sudarso mengatakan bahwa empat faksi di Demokrat mendesak digelarnya KLB. Yus menganggap tidak ada yang salah para pendiri ketika itu memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mengantarkan SBY menjadi Presiden tahun 2004 lalu. Begitu juga keinginan para pendiri saat ini yang menginginkan agar Moeldoko memimpin Partai Demokrat.
"Apa salahnya Pak Moeldoko? tidak seubahnya seperti senior-senior kami sebelumnya menjemput SBY," tuturnya.
"Agar bukan menjadi misteri lagi, sebenarnya pergerakan yang dimaksud bukan pergerakan tetapi mengalir seperti air dari daerah tentu kepada kanal-kanal faksi yang ada itu," imbuhnya.
Salah seorang pendiri Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan wajar jika ada desakan dari kader agar AHY diganti dari posisi ketua umum saat ini. Jika AHY bisa menghadapi persoalan tersebut secara politik maka hal tersebut dinilai menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi AHY.
"Saya kira temen-temen inginnya menyelamatkan partai karena partai yang dulu didirikan ini mudah-mudahan pemilu 2024 kembali eksis jadi apa yang telah terjadi proses seperti ini itu suatu proses yang wajar di dalam politik," kata Ahmad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
