Dalam sesi pertemuan Dewan Keamanan PBB, utusan khusus PBB untuk Myanmar mengatakan "pertumpahan darah akan segera terjadi" karena tindakan keras militer terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta.
Christine Schraner Burgener mengatakan dalam sesi tertutup yang dihadiri oleh 15 anggota Dewan Keamanan, militer yang merebut kekuasaan di Myanmar pada 1 Februari tidak mampu mengelola negara.
Ia juga memperingatkan situasi di lapangan hanya akan memburuk.
"Pertimbangkanlah semua sarana yang tersedia untuk mengambil tindakan kolektif dan melakukan apa yang benar, apa yang pantas diterima rakyat Myanmar, dan mencegah bencana multidimensi di jantung Asia," katanya.
Dewan Keamanan PBB harus mempertimbangkan "aksi yang signifikan dan potensial" untuk membalikkan situasi karena "pertumpahan darah sudah dekat", kata Schraner Burgener.
Pertemuan Dewan Keamanan PBB terjadi atas permintaan Inggris sebagai tanggapan atas kekerasan yang memburuk di Myanmar.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, setidaknya 521 warga sipil telah tewas dalam protes terhadap kudeta tersebut, 141 di antaranya tewas pada hari Sabtu, yang merupakan hari paling berdarah selama kerusuhan di negara itu.
Bentrokan juga terjadi antara tentara dan pemberontak dari etnis minoritas di beberapa wilayah perbatasan.
Pengungsi yang melarikan diri dari situasi kacau di dalam negeri memilih mencari perlindungan di negara tetangga.
"Dibutuhkan pesan yang kuat dari komunitas internasional bahwa tindakan kekerasan oleh militer ini sama sekali tidak dapat diterima," kata Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, dalam jumpa pers virtual setelah pertemuan dengan Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan "harus memainkan perannya" dalam hal memberikan tanggapan internasional, tambahnya.
Sejauh ini, Dewan Keamanan telah mengeluarkan dua pernyataan yang menunjukkan keprihatinan dan mengutuk kekerasan terhadap pengunjuk rasa.
Pernyataan ini namun tidak menyebut bagaimana pengambilalihan tentara sebagai kudeta, dan mengancam kemungkinan tindakan lebih lanjut karena ditentang oleh China, Rusia, India dan Vietnam.
Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun mengatakan pada sesi tersebut bahwa China bekerja dengan "semua pihak" di Myanmar untuk mengurangi ketegangan.
"Tekanan sepihak dan seruan sanksi atau tindakan koersif lainnya hanya akan memperburuk ketegangan dan konfrontasi, serta semakin memperumit situasi, yang sama sekali tidak konstruktif," katanya.
Artikel ini diproduksi oleh Hellena Souisa dari artikel ABC News dalam Bahasa Inggris.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
