IHRAM.CO.ID, WINA -- Serangan dan pelabelan rasis meningkat secara dramatis sejak Austria merilis "Peta Islam" yang kontroversial bulan lalu, kata ketua kelompok komunitas Muslim.
"Serangan terhadap Muslim meningkat setelah insiden ini. Tanda-tanda buruk digantung di masjid-masjid kami," kata Umit Vural, presiden Komunitas Agama Islam di Austria (IGGO), pada Sabtu.
"Kami telah mengatakan situs web ini harus dimatikan sesegera mungkin -- bahwa itu bisa berbahaya," kata Vural kepada Anadolu Agency.
"Maaf, tapi semua kekhawatiran kami terbukti benar."
Setelah peta digital yang mengidentifikasi lokasi lebih dari 600 masjid dan asosiasi di sekitar Austria diluncurkan pada 27 Mei, serangan rasis terhadap umat Islam meningkat, terutama terhadap masjid,
Simbol-simbol anti-Muslim dilaporkan telah digantung di masjid-masjid di berbagai kota, terutama di ibu kota Wina, dalam dua hari terakhir.
Vural mengatakan meskipun peta bukanlah fenomena baru, dukungan pemerintah yang berkelanjutan terhadap proyek tersebut melalui Pusat Dokumentasi Politik Islam telah membawa masalah ini ke tingkat yang baru.
Dia mencatat bahwa peta, yang dapat diambil untuk menunjukkan bahwa "semua Muslim berbahaya," disiapkan dengan menggunakan data satu sisi, ditambah dengan pejabat yang menyebut setiap Muslim sebagai perwakilan dari "Islam Politik" sesuka hati mereka.
Permintaan koreksi informasi pada peta tersebut diabaikan oleh tim yang melakukan penelitian, kata Vural.
'Muslim diperlakukan berbeda'
Vural menggarisbawahi bahwa kelompoknya tidak dapat menjelaskan kepada pihak berwenang mengapa berbagai kebijakan, seperti larangan jilbab di sekolah dasar dan pendirian Pusat Dokumentasi Politik Islam, adalah salah.
"Kami melihat dengan sangat jelas bahwa umat Islam diperlakukan secara berbeda. Jika kami adalah agama yang diakui secara resmi di sini, kami ingin perlakuan yang sama dengan 15 komunitas agama lainnya, kami tidak ingin perlakuan berbeda atau khusus," katanya.
Vural juga menggarisbawahi bahwa Muslim adalah bagian dari Austria dan bahwa setiap masalah dapat diselesaikan melalui dialog.
Penekanan pada politik identitas
Martin Weinberger, seorang aktivis di Austria, mengatakan Kanselir Sebastian Kurz dan pemerintahannya memprioritaskan politik identitas, mengabaikan beberapa elemen masyarakat untuk kepentingan identitas tertentu, yang katanya memuncak dengan dirilisnya peta.
Weinberger mengatakan bahwa dengan menggunakan istilah "Islam politik", pemerintah berusaha menggambarkan Muslim sebagai tersangka potensial, sementara Muslim harus menghadapi berbagai langkah "membaca niat" untuk membuktikan bahwa mereka bukan pendukung "Islam politik".
"Peta Islam tidak didukung oleh Universitas Wina karena bertentangan dengan ilmu pengetahuan," kata Weinberger, menambahkan bahwa larangan jilbab di sekolah dasar dan penempatan bendera Israel di gedung-gedung negara adalah manifestasi dari politik identitas.
“Itu juga melanggar hukum, kita punya konstitusi, dan konstitusi itu harus dihormati. Untuk alasan ini, kita perlu mengangkat suara kita dengan sangat kuat untuk mencegah kebijakan yang membahayakan umat Islam dan memecah belah negara ini."
Para pejabat Austria telah membela peta tersebut, yang diluncurkan secara online oleh Kementerian Integrasi Austria, di tengah meningkatnya kritik di dalam komunitas Muslim negara itu.
"Ini sama sekali bukan kecurigaan umum terhadap umat Islam. Ini tentang perjuangan bersama melawan Islam politik sebagai tempat berkembang biaknya ekstremisme," kata Menteri Integrasi Susanne Raab kepada surat kabar WELT Jerman pada hari Selasa.
IGGO, yang mewakili kepentingan sekitar 800.000 Muslim, memperingatkan agar tidak menstigma semua Muslim yang tinggal di negara itu "sebagai potensi bahaya bagi masyarakat dan tatanan hukum demokratis di negara itu."
Ikuti Whatsapp Channel Republika
