REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir mengungkapkan masa pandemi Covid-19 ini merupakan momentum tepat untuk merapikan BUMN. Erick mengatakan nasib BUMN itu sama halnya juga dengan perusahaan swasta saat ini, di mana 90 persennya, terdampak oleh Covid-19.
"Kalau kita melihat labanya menurun tetapi justru saya rasa itu menjadi bagian yang tepat pada saat ini, bahwa BUMN ini sudah saatnya kita rapihkan," ujar Erick Thohir dalam Halal Bi Halal KAHMI di Jakarta, Senin (14/6) malam.
Menurut Menteri BUMN, untuk apa punya 143 BUMN namun devidennya cuma dari 10 BUMN, buat apa juga punya banyak BUMN tetapi isunya mematikan pengusaha daerah ataupun pengusaha swasta. Memang ketika BUMN dilahirkan sebagai lokomotif penyeimbang perekonomian, dan juga bagian lokomotif yang tidak kalah pentingnya secara korporasi tetapi justru CSR atau bagian dari kesejahteraan yang menjadi penyeimbang dari peran korporasinya.
"Karena itu sejak awal kami memberanikan diri bahwa BUMN tidak perlu banyak. Kita Alhamdulillah berhasil menciutkan jumlah dari 143 BUMN menjadi 41 BUMN. Dari 27 klaster menjadi 12 klaster," kata Erick Thohir.
Erick berharap 12 klaster ini seperti klaster Himbara dan BUMN telekomunikasi di mana pasarnya bebas dan terbuka, bersaing dengan swasta dan asing namun klaster BUMN-BUMN tersebut masih dapat memenangkan persaingan tersebut. "Kita berharap klaster-klaster BUMN lainnya seperti itu, bahwa BUMN ini bersaing namun tetap menjadi lokomotif pembangunan dan kesejahteraan. Memang tidak mudah, tapi ini harus kita lakukan dalam waktu cepat," katanya.
Lebih lanjut Erick mengatakan bahwa kebetulan pandemi Covid-19 ini membangunkan juga BUMN dan negara Indonesia dari tidurnya, karena yang namanya era digitalisasi dan pasar terbuka tidak terelakkan. "Karena itu kita sekarang saat yang tepat untuk merapihkanBUMN dengan segala kekurangan dan kelebihan," kata Menteri BUMN tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
