IHRAM.CO.ID, PADANG -- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah meminta jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengawal penuntasan proses konversi Bank Nagari dari sistem konvensional menuju syariah sesuai amanat RUPS pada 2019.
"Proses untuk konversi ini sudah dimulai sejak 2019, namun belum terwujud. Kami minta OJK bisa mengawal penuntasan proses ini secepatnya," katanya saat menerima kunjungan dari jajaran OJK Sumbar yang baru saja berganti pimpinan, Senin (21/6).
Kepala OJK Sumbar yang lama, Misran Pasaribu mengatakan ada dua pekerjaan rumah OJK yang masih dalam proses di Sumbar yaitu penuntasan konversi Bank Nagari dan pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
"Untuk konversi, karena tidak ada hasil RUPS yang menyatakan prosesnya dihentikan, maka OJK akan terus membantu hingga tuntas. Selain Bank Nagari saat ini ada belasan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumbar yang sudah mengajukan usul untuk konversi ke syariah. Dua diantaranya sudah diberikan izin oleh OJK," katanya.
Untuk TPAKD tinggal dua daerah yang belum membentuk yaitu Padang Pariaman dan Mentawai. Tugas tersebut nantinya akan dilanjutkan oleh pejabat yang baru.Kepala OJK Sumbar yang baru dilantik, Yusri akan melanjutkan tugas dari pejabat sebelumnya termasuk mendukung penuh keputusan pemegang saham melalui RUPS terkait konversi Bank Nagari.
"Apapun keputusannya kami akan dukung dan kawal hingga tuntas," katanya.
Berdasarkan pengalaman, katanya, konversi dari konvensional ke syariah tidak membuat penurunan laba yang signifikan seperti yang terjadi di Aceh dan NTB. Ia juga minta dukungan pada gubernur agar pembentukan TAPD pada dua daerah di Sumbar bisa segera dilakukan sehingga sosialisasi dan penyampaian program terkait ekonomi dan keuangan bisa berjalan dengan lancar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
