REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi Gerindra Arief Poyuono mendukung gagasan amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang jabatan Presiden hingga tiga periode. Namun, dia pesimis, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dapat memenangi Pilpres 2024 meski disandingkan dengan Joko Widodo.
Arief mengapresiasi, kehadiran Komunitas Jokowi Prabowo (Jokpro) yang setuju dengan ide pemikiran masa jabatan Presiden bisa dipilih hingga tiga periode. Sebab, saat ini, oleh konstitusi jabatan Presiden hanya ditetapkan dua periode saja.
"Yang pasti ide saya itu tujuannya untuk masa depan sistim politik dan pemerintahannya yang lebih berkesinambungan bagi negara," kata Arief dalam keterangannya, Senin (21/6).
Arief menyampaikan, masa jabatan tiga periode tidak hanya menguntungkan bagi Jokowi, Susilo Bambang Yudhoyono atau Jusuf Kalla untuk bisa maju di pilpres 2024. Namun, menurutnya, regulasi itu juga bisa dimanfaatkan bila ada tokoh yang memang masih layak memimpin ketika sudah menjabat dua periode.
Apalagi, Arief menilai, amandemen UUD 1945 bukan suatu pelanggaran. "Sangat mungkin dong di amandemen kan yang diamandemen itu UUD 1945. Bukan hal yang sakral atau yang sangat tabu untuk diubah ubah sesuai kebutuhan bangsa dan negara," ujar Arief.
Walau begitu, Arief menyindir, pencalonan Jokowi dan Prabowo. Dia meragukan, keduanya masih moncer di Pilpres 2024.
"Kalaupun nanti diamandemen UUD 1945 tentang masa jabatan presiden dan Jokowi maju berpasangan dengan Prabowo, dipastikan akan kalah. Sekalipun lawan kotak kosong," ucap Arief.
Di sisi lain, Arief mengklaim, tak akan bergabung dengan komunitas Jokpro walau punya kesamaan pandangan soal periode jabatan Presiden. "Aduh ngalah, saya enggak akan bergabung dengan komunitas Jokpro. Itukan komunitasnya Pemilik Indobarometer (M Qodari) yang sedang kampanyein Jokowi-Prabowo. Kalau saya sih nggak akan mau bergabung dengan JokPro ya," ucap Arief.
Sebelumnya, acara syukuran Kantor Sekretariat Nasional Komunitas Jok-Pro 2024 di Jakarta, Sabtu (19/6) ramai menjadi perbincangan di dunia maya karena dianggap melanggar konstitusi. Komunitas JokPro dibentuk atas dasar dukungan terhadap Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk maju dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
