REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Kanada dan 40 negara lainnya meminta China 'segera memberikan akses tanpa halangan dan berarti' ke Xinjiang. Dengan demikian pengamat independen dapat melakukan penyelidikan di provinsi bagian barat Negeri Tirai Bambu itu.
Sementara utusan China meminta pihak berwenang Kanada berhenti 'melakukan pelanggaran hak asasi manusia' di negaranya sendiri. Saling tuding ini terjadi dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang digelar secara virtual. Perdebatan ini memperlihatkan gesekan antara negara-negara Barat dan China yang mulai menyerang balik mengenai catatan pelanggaran hak asasi negara masing-masing.
Utusan China Jiang Duan menyoroti perlakuan buruk Pemerintah Kanada pada masyarakat pribumi dan penemuan lebih dari 200 mayat anak pribumi di sebuah asrama baru-baru ini. Ia meminta 'penyelidikan menyeluruh dan imparsial' terhadap kasus-kasus kejahatan terhadap masyarakat pribumi dan kasus rasisme serta xenophobia di Kanada.
"Kami mendesak Kanada untuk segera berhenti melakukan pelanggaran hak asasi manusia," kata Duan, Selasa (22/6).
Ia menambahkan Komisi Hak Asasi Manusia PBB harus 'menelusuri masalah-masalah hak asasi manusia di Kanada'. "Kanada juga berulang kali menggunakan hak asasi manusia sebagai instrumen untuk mempromosikan agenda politik," tambah Duan.
Kanada menyajikan pernyataan dari 41 negara-negara Barat mengenai tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Di mana Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menuduh China menahan ratusan ribu minoritas muslim di kamp vokasi. "Kami mendesak China untuk segera memberikan akses tanpa halangan dan berarti pengamat independen ke Xinjiang, termasuk Komisi Tinggi PBB," kata Duta Besar Kanada untuk PBB Leslie Norton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
