REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keputusan pemerintah memperpanjang insentif perpajakan, termasuk PPN properti, disambut antusias pengembang properti. Perpanjangan insentif diyakini dapat meningkatkan gairah industri properti di masa pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal pekan menyampaikan, insentif pajak diperpanjang sampai akhir Desember 2021, termasuk PPN properti. Sebelumnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021, insentif berupa PPN yang ditanggung pemerintah hanya berlaku sampai Agustus 2021.
Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan PPN atas penyerahan rumah tapak atau rusun baru dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Selain itu, diskon PPN 50 persen penyerahan rumah tapak dan rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.
PT Intiland Development Tbk menilai, insentif kebijakan yang digelontorkan pemerintah memberikan dampak yang sangat baik bagi sektor properti. Stimulus tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap penjualan produk- produk properti yang nilainya masuk ke dalam kriteria insentif, tetapi juga berimbas kepada produk-produk properti lainya.
Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland Development Archied Noto Pradono mengatakan, kebijakan tersebut mampu memberikan efek psikologis kepada masyarakat dengan menumbuhkan kembali keyakinan pembelian properti. "Saat ini adalah momentum terbaik bagi konsumen dan investor untuk pembelian properti. Pasar properti dalam tren positif seiring meningkatnya permintaan masyarakat dan adanya insentif kebijakan pemerintah,” kata Archied, Rabu (23/6).
Ia mengatakan, perusahaan pun optimistis dengan menargetkan prapenjualan sebesar Rp 2,02 triliun pada akhir 2021. Per semester satu 2021, perusahaan sudah membukukan prapenjualan sekitar 50 persen dari target.
“Sampai pertengahan Juni ini ada peningkatan. Kita sudah capai Rp 947 miliar. Jika pertengahan tahun sudah sampai setengah, hampir 50 persen, semoga target (Rp 2,02 triliun) bisa dicapai,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
