REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peringatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas utang Indonesia harus menjadi perhatian bersama karena dapat berimbas pada seluruh negeri. Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan, adanya kekhawatiran terhadap membengkaknya utang pemerintah saat ini tentu didasarkan kepada data dan perhitungan serta alasan-alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.
"Oleh karena itu masalah ini tentu tidak boleh kita anggap enteng, tetapi harus menjadi concern atau perhatian bersama," katanya dalam keterangan, Kamis (24/6).
Anwar mengatakan, Indonesia harus mampu membayar utang-utangnya untuk tetap mempertahankan kepercayaan. Jika tidak, maka jelas akan menimbulkan dampak dan masalah besar bagi bangsa dan negara. Mulai dari tidak lagi dipercaya oleh negara-negara lain di dunia terutama oleh negara maju.
Kemudian, para investor tidak lagi mau datang untuk berinvestasi di Indonesia karena dianggap tidak lagi baik dan aman untuk berinvestasi. Hal tersebut akan membawa dampak turunan seperti tingkat pengangguran, pendapatan, serta kemiskinan yang tidak dapat dihindari.
"Dalam pergaulan internasional, kita tentu akan sangat malu sekali dengan negara-negara lain sehingga kata-kata dan sikap kita terhadap suatu masalah tidak lagi di dengar oleh negara lain," katanya.
Yang lebih parah lagi, keadaan ini tentu akan bisa membuat kedaulatan ekonomi dan politik negara terusik. Indonesia bisa kehilangan kebebasan dan kemerdekaan dalam mengatur bangsa dan negara sendiri.
Ia mendesak agar para ahli dalam bidang ekonomi dan politik serta pihak lainnya di negeri ini diajak untuk duduk bersama oleh pemerintah. Indonesia perlu jalan keluar agar bisa meminimalisir dampak dari tingginya tingkat utang.
"Kita perlu membicarakan masalah ini dengan kepala dingin agar kita sebagai bangsa dapat mencari serta menemukan solusi yang baik dan tepat agar negeri yang sama-sama kita cintai ini tetap dapat bertahan, tumbuh berkembang dengan baik sesuai dengan yang kita harapkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
