Jammu-Kashmir Nihil di Peta India, Bos Twitter Digugat

Rabu , 30 Jun 2021, 15:44 WIB Reporter :Dea Alvi Soraya/ Redaktur : Nashih Nashrullah
Perwakilan Twitter India belum menyatakan pernyataan resmi terkait ini. Logo Twitter
Perwakilan Twitter India belum menyatakan pernyataan resmi terkait ini. Logo Twitter

IHRAM.CO.ID, LUCKNOW— Bajrang Dal, sebuah kelompok Hindu garis keras, menggugat Twitter ke kepolisian India, setelah  wilayah mayoritas Hindu ‘dikeluarkan’ dari peta India, jika dilihat pada peta di website Twitter. 

 

Terkait

Dalam gugatan tersebut, Praveen Bhati, pemimpin kelompok Bajrang Dal di negara bagian utara Uttar Pradesh, menuduh bos Twitter India Manish Maheshwari melanggar aturan TI serta undang-undang yang dirancang untuk mencegah permusuhan dan kebencian. "Ini telah melukai perasaan saya dan orang-orang India," kata Praveen Bhati yang dikutip di Arab News, Rabu (30/6).  

Baca Juga

Dalam peta di halaman karier Twitter menunjukkan wilayah Jammu dan Kashmir, yang diklaim India dan Pakistan, serta kantong Buddhis Ladakh,  berada di luar India. Hal itu memicu kecaman di media sosial, meski begitu bos Twitter cabang India belum memberikan pernyataan atau komentar apapun. Namun tak lama setelahnya, peta kontroversial itu tidak lagi terlihat di website Twitter. 

Sebelumnya, Maheshwari telah dipanggil oleh polisi di Uttar Pradesh karena gagal menghentikan penyebaran video yang diduga menghasut perselisihan agama. Maheshwari telah memenangkan bantuan dari pengadilan dalam kasus itu.  

Menteri Teknologi India, Ravi Shankar Prasad telah mengkritik Twitter karena kegagalannya untuk mematuhi aturan baru India. Untuk mematuhi aturan yang mulai berlaku pada bulan Mei, perusahaan seperti Twitter harus menunjuk kepala kepatuhan, petugas keluhan, dan eksekutif lain yang akan bekerja sama dengan penegak hukum dan pemerintah terkait permintaan hukum.  

Seorang pejabat senior pemerintah sebelumnya mengatakan kepada Reuters bahwa Twitter mungkin tidak lagi memenuhi syarat untuk meminta pengecualian kewajiban sebagai perantara atau host konten pengguna di India karena kegagalannya untuk mematuhi aturan TI yang baru.

Tahun lalu, kepala panel parlemen India menuduh Twitter tidak menghormati kedaulatan New Delhi, setelah data pemetaan menunjukkan wilayah yang dikuasai India sebagai bagian dari China dalam apa yang dikatakan perusahaan media sosial itu sebagai kesalahan yang diselesaikan dengan cepat. 

Ketegangan yang meningkat dengan New Delhi telah mengecilkan hati perusahaan teknologi besar AS itu tentang prospek pasar pertumbuhan terbesar mereka, sedemikian rupa sehingga beberapa orang memikirkan kembali rencana ekspansi.

 

Sumber: arabnews    

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini