MUI Usul Longgarkan PPKM Tapi Perketat Prokes

Rabu , 28 Jul 2021, 12:58 WIB Redaktur : Agung Sasongko
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia  KH Miftachul Akhyar menyampaikan sambutan saat penyerahan alat deteksi Covid-19 GeNose di Jakarta, Kamis (18/3). Penyerahan alat GeNose tersebut diharapkan mampu mendeteksi Covid-19 di lingkungan MUI dan kedepannya dapat digunakan di masjid-masjid guna mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19. Republika/Thoudy Badai
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Miftachul Akhyar menyampaikan sambutan saat penyerahan alat deteksi Covid-19 GeNose di Jakarta, Kamis (18/3). Penyerahan alat GeNose tersebut diharapkan mampu mendeteksi Covid-19 di lingkungan MUI dan kedepannya dapat digunakan di masjid-masjid guna mengantisipasi potensi penyebaran Covid-19. Republika/Thoudy Badai

IHRAM.CO.ID, JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dengan catatan semakin memperketat protokol kesehatan.Hal ini diungkapkan Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar, saat menghadiri undangan dialog virtual Menko Polhukam Mahfud MD, Selasa Malam (27/7).

 

Terkait

"Perlu ada pengamatan, penetapan PPKM ini tidak 'gebyah uyah'. Misalnya ada salah satu daerah di satu kabupaten yang betul-betul aman, masih zona hijau sehingga penerapan PPKM ini tentu ada perbedaan," ujar Ketua Umum MUI KH. Miftachul Akhyar dalam siaran persnya, di Jakarta, Rabu (28/7).

Baca Juga

Menurut dia, jika penerapan PPKM "tidak gebyah uyah" kemungkinan akan menjadi salah satu solusi dalam memberikan rasa nyaman dan meminimalisir gejolak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

"Masih banyak yang terjadi di masyarakat merasa beribadah dibatasi, padahal mereka merasa berada di zona hijau dan mereka siap melaksanakan protokol kesehatan. Yang dilarang itu kan kerumunan, nah definisi atau batasan kerumunan ini seperti apa? Ini juga perlu ada penjelasan," tambah Kiai Miftachul.