Presiden Saeid Pecat Dubes Tunisia untuk AS

Rabu , 04 Aug 2021, 15:50 WIB Reporter :Rizky Jaramaya/ Redaktur : Esthi Maharani
Presiden Tunisia Kais Saied
Presiden Tunisia Kais Saied

IHRAM.CO.ID, TUNIS -- Presiden Tunisia, Kais Saied pada Selasa (3/8) memberhentikan duta besar Tunisia untuk Washington serta gubernur provinsi Sfax. Kantor Kepresidenan mengatakan, Saied mengeluarkan perintah presiden untuk mengakhiri penugasan Najm Al-Din al-Akhal sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Tunisia di AS.

 

Terkait

Dilansir Anadolu Agency, Rabu (4/8), Saied juga memecat Anis Oueslati dari jabatannya sebagai gubernur Sfax. Pekan lalu, presiden membubarkan pemerintahan Perdana Menteri Hichem Mechichi, membekukan parlemen, dan mengambil alih otoritas eksekutif.

Mayoritas partai menyebut tindakan Presiden Saied sebagai kudeta terhadap Konstitusi. Saied telah memecat banyak pejabat tinggi termasuk Menteri Pertahanan Ibrahim al-Bartajy dan penjabat Menteri Kehakiman Hasnaa bin Suleiman.  Dia menegaskan bahwa tindakan itu dimaksudkan untuk menyelamatkan negara.

Sebelumnya pihak berwenang Tunisia telah menempatkan seorang mantan hakim di bawah tahanan rumah. Stasiun radio swasta, Mosaique FM, melaporkan, pasukan keamanan memberlakukan keputusan Menteri Dalam Negeri Reda Gharslawi, untuk menempatkan Bechir Akremi di bawah tahanan rumah.

Berdasarkan keputusan tersebut, Akremi dilarang meninggalkan kediamannya selama 40 hari setelah perpanjangan. Ia juga tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapa pun tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Dilansir Middle East Monitor, pada 13 Juli, Dewan Kehakiman Tunisia memberhentikan Akremi dari pekerjaannya dengan tuduhan menutup-nutupi berkas terkait terorisme. Mantan hakim itu juga dituduh melakukan pelanggaran dalam proses peradilan dua file pembunuhan aktivis sekuler, yaitu Chokri Belaid dan Mohamed Brahmi.

Akremi dituding menutupi kejahatan teroris dan menghalangi penyelidikan ribuan file terkait terorisme. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak berwenang Tunisia terkait hal tersebut.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini