REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Jumlah jabatan eselon II dan III di Pemkab Purbalingga, Jawa Tengah, yang mengalami kekosongan, tergolong cukup banyak. Termasuk juga jabatan Sekretaris Daerah (Sekda), yang mengalami kekosongan sejak 1 Agustus lalu.
Mengingat hal itu, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi kemudian terpaksa mengangkat empat pejabat sementara. Seorang menduduki Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda), dan tiga Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OPD.
Penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati kepada para pejabat Pemkab yang ditunjuk dilaksanakan di ruang kerja bupati, Rabu (4/8). ''Penunjukan pejabat sementara ini perlu dilakukan agar proses pemerintahan bisa tetap berjalan. Terutama terkait dengan pencairan anggaran dan kegiatan lain,'' jelas bupati.
Dalam SK tersebut, bupati menunjuk Agus Winarno yang saat ini menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda, merangkat jabatan sebagai Plh Sekda. Sedangkan tiga jabatan kepala OPD yang diisi Plt, terdiri Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Inspektur Inspektorat Daerah, dan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah.
Untuk Plt Kepala DPUPR, bupati menunjuk Yanuar Abidin yang saat ini menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Sekda. Sedangkan jabatan Plt Inspektur Inspektorat, bupati menunjuk H R Imam Wahyudi yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda.
Sedangkan untuk Plt Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda, bupati menunjuk Jupri Santoso yang saat ini menjadi Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM. ''Kekosongan jabatan yang terjadi saat ini memang jumlahnya cukup banyak, sehingga banyak sekali rangkap jabatan di Pemkab Purbalingga,'' katanya.
Ia berharap, selama rentang waktu dua bulan ke depan, pejabat definitif untuk posisi jabatan yang saat ini dijabat Plt dan Plh, bisa ditetapkan. Khusus kepada Plt Kepala DPUPR, bupati berpesan agar penunjukkan Plt ini tidak menghambat progress pembangunan fisik yang sedang dilaksanakan.
''Saat ini, sebagian besar program kegiatan sudah masuk lelang. Semoga sampai akhir tahun anggaran Desember 2021, tidak ada program kegiatan fisik yang gagal lelang atau putus kontrak,'' jelas dia.
Dikatakan, anggaran kegiatan fisik yang dilaksanakan pada tahun anggaran ini boleh disebut sangat memprihatinkan atau terbatas sekali. Hal ini mengingat sebagian besar anggaran dilakukan refocusing untuk penanganan Covid 19. ''Mudah-mudahan anggaran yang tidak banyak ini bisa terserap sebaik mungkin,'' imbuhnya.
Dalam hal kekosongan jabatan Sekda Purbalingga, jabatan ini mengalami kekosongan mengingat pejabat lama Wahyu Kontardi sudah memasuki masa pensiun sejak 1 Agustus 2021 lalu. Menyusul kekosongan tersebut, Pemkab Purbalingga sebenarnya sudah mulai melakukan proses penjaringan.
''Saat ini prosesnya masih berproses di panitia seleksi,'' jelas Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Purbalingga, Heriyanto.
Dari proses penjaringan, dari belasan ASN yang mendaftar untuk jabatan Sekda Purbalingga, ada empat orang yang sudah dinyatakan lolos. Keempatnya terdiri dari Tri Gunawan Setiyadi yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPRD, Hanung Wikantono yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Bambang Widjonarko yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinporapar, dan seorang dari eksternal Herni Sulastri yang saat ini menjabat sebagai Kepala Inspektorat Pemkab Banyumas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
