REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan daerah (TPID) agar tak hanya fokus mengendalikan inflasi saja tetapi juga membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan. Jokowi mengatakan, momentum pandemi saat ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian.
“Karena di tengah pandemi Covid-19, sektor pertanian menjadi sektor unggulan. Bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja,” kata Jokowi saat acara peresmian pembukaan rakornas pengendalian inflasi tahun 2021 di Istana Negara, Rabu (25/8).
Pada kuartal I 2021, Jokowi menyebut sektor pertanian mampu tumbuh positif yakni 2,95 persen. Sedangkan di kuartal II kembali tumbuh positif di angka 0,38 persen. Ia optimistis di kuartal III nantinya sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi karena potensi pasar di dalam negeri maupun pasar ekspor masih besar.
“Kita tahu semester pertama 2021 dari Januari-Juni 2021 ekspor sektor pertanian mencapai Rp 282 triliun atau 1,95 miliar dolar AS, 4,05 persen dibanding periode yang sama 2020 yaitu sebesar Rp 247 triliun atau 1,71 miliar dolar AS,” jelasnya.
Menurut Jokowi, masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu terus dikembangkan. Misalnya, komoditas porang, sarang burung walet, edamame, dll. Jokowi menilai, komoditas porang ke depannya sangat menjanjikan sebab memiliki pasar yang masih sangat besar.
“Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk bisa sampai menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan yang lainnya,” ucap Jokowi.
Presiden berpesan, pemerintah harus serius untuk menggarap komoditas ini sehingga meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani. Selain itu, upaya ini juga diharapkan dapat menghasilkan lompatan sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi.
“Semua harus disiapkan dari hulu sampai hilir, kelembagaan petani, dalam model kluster ini perlu diperkuat, badan usaha milik petani baik koperasi atau BUMDES juga perlu terus dikembangkan sehingga nilai tambah dari pasca panen ini terus bisa ditingkatkan,” jelas presiden.
Selain itu, akses pemasaran harus diperluas dengan menjalin kemitraan dengan industri, sedangkan akses pembiayaan juga perlu dipermudah dan disederhanakan. Dalam hal pembiayaan, Presiden melanjutkan, pemerintah akan terus menyempurnakan skema penyaluran KUR, terutama KUR pertanian yang dianggarkan sebesar Rp 70 triliun pada 2021 dari total KUR keseluruhan sebesar Rp 253 triliun.
“KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pascapanen, seperti dalam pengadaan RMU (rice milling unit) sehingga KUR semakin dirasakan manfaatnya bagi petani,” ucap presiden.
Di samping itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk memperkuat pendampingan bagi petani dalam pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produktivitas petani. Ia juga meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah untuk memperkuat pendampingan bagi petani.
“Manfaatkan teknologi termasuk platform digital untuk mendorong peningkatan produktivitas petani dan memotong panjangnya mata rantai pemasaran UMKM pangan,” kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
