IHRAM.CO.ID, COX’S BAZAR – Ratusan anak-anak Rohingya pada Rabu menggelar aksi protes di kamp-kamp pengungsi Rohingya di Bangladesh dalam memperingati empat tahun tindakan keras militer Myanmar yang memicu eksodus.
Ribuan polisi dan tentara bersenjata berpatroli di kamp-kamp di distrik Cox's Bazar tapi tidak bertindak terhadap anak-anak. Lebih dari 700 ribu Muslim Rohingya yang telah lama dianiaya di Myanmar, melarikan diri ke Bangladesh setelah tindakan keras tahun 2017.
Anak-anak berusia lima tahun mengambil bagian dalam pawai kejutan selama 15 menit di kamp Kutupalong, pemukiman pengungsi terbesar di dunia. Mereka menuntut keadilan bagi ribuan orang Rohingya yang dilaporkan tewas dalam pembantaian tersebut.
Pemimpin Komunitas, Mohammad Osman, mengatakan antara 3.000 dan 4.000 anak-anak ambil bagian dalam aksi ini. Mereka meneriakkan “Kami menginginkan keadilan” dan “Kami ingin pemulangan yang aman.” Sementara itu polisi menyebut hanya ada beberapa lusin anak yang terlibat.
Beberapa wanita juga terlihat melakukan aksi protes diam-diam di depan rumah gubuk mereka sambil memegang poster bertuliskan “Kami menginginkan keadilan.” Namun, wartawan tidak diizinkan masuk ke kamp untuk meliput atau melihat aksi peringatan itu.
Pihak berwenang Bangladesh telah melarang protes dan aksi unjuk rasa dengan alasan itu dapat menyebarkan virus korona. Sebab, Covid-19 setidaknya telah menewaskan 30 orang Rohingya dan menginfeksi ribuan orang.
Dilansir Daily Sabah, Kamis (26/8), jumlah infeksi harian telah turun baru-baru ini dan pemerintah telah melonggarkan pembatasan nasional. Akan tetapi mereka tidak akan mengizinkan pengungsi Rohingya untuk mengadakan acara kecil. Hingga 200 ribu pengungsi Rohingya mengambil bagian dalam rapat umum peringatan di kamp-kamp pada tahun 2019.
Di Myanmar di mana ratusan ribu lebih kaum Rohingya juga tinggal di kamp. Beberapa kelompok mengeluarkan pernyataan yang menyerukan upaya lebih cepat untuk menuntut pelaku aksi militer 2017.
“Empat tahun keadilan bagi Rohingya tetap sulit dipahami. Tidak seorang pun yang melakukan kejahatan keji terhadap Rohingya telah dimintai pertanggungjawaban,” kata kelompok advokasi Myanmar Progressive Voice.
Tahun ini junta militer mengambil alih kekuasaan. Namun, pada pekan lalu, pemerintah bayangan dari anggota parlemen Myanmar yang digulingkan mengatakan mereka menerima yurisdiksinya untuk menyelidiki dugaan genosida Rohingya dan kejahatan lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
