DPD Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Umrah

Ahad , 26 Sep 2021, 08:18 WIB Reporter :Nawir Arsyad Akbar/ Redaktur : Muhammad Subarkah
 Jemaah haji menjaga jarak sosial melakukan umrah mereka di Masjidil Haram selama haji tahunan, di kota suci Mekah, Arab Saudi, 17 Juli 2021.
Jemaah haji menjaga jarak sosial melakukan umrah mereka di Masjidil Haram selama haji tahunan, di kota suci Mekah, Arab Saudi, 17 Juli 2021.

IHRAM.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPD La Nyalla Mahmud Mattalitti, mendorong pemerintah Indonesia melobi pemerintah Arab Saudi agar mendapat kepastian resmi terkait pelaksanaan umrah. Sebab, mereka telah mengizinkan jemaah dari luar negaranya untuk melakukan ibadah umrah sejak 10 Agustus 2021 lalu. 

 

Terkait

"Pemerintah perlu mempersiapkan segala ikhtiar, komunikasi, upaya diplomasi tingkat tinggi dan pendekatan kepada pemerintah Arab Saudi agar mencabut larangan bagi jemaah umrah Indonesia," ujar La Nyalla lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (26/9).

 

Menurutnya, sinergitas kementerian terkait juga diperlukan. Karena, urusan umrah dan haji melibatkan beberapa pihak, antara lain Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan.

 

"Di saat Kemenlu dan Kemenag melakukan lobi, Kemenkes juga harus bergerak terus melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada masyarakat Indonesia. Termasuk vaksin booster seperti yang diakui oleh otoritas di sana," ujar La Nyalla.

 

Saat ini, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memang mengharuskan jamaah umrah untuk melengkapi vaksinasi Covid-19. Adapun vaksin yang telah diakui pemerintah Arab Saudi, yakni AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Johnson & Johnson, dan Moderna.

 

"Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac, kita mendorong Kemenkes menyegerakan pemberian vaksin booster untuk

kepentingan keberangkatan umrah," ujar La Nyalla.

 

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, ia yakin lobi yang dilakukan oleh pemerintah akan sangat dipertimbangkan oleh Arab Saudi. Apalagi penanganan Covid-19 di Indonesia sudah mulai membaik.

 

"Namun jika kemudian diberikan kuota umrah, pemerintah jangan terlalu tinggi mematok target keberangkatan umrah. Harus diingat juga pasti biaya yang diperlukan akan lebih tinggi. Makanya harus dikomunikasikan dengan baik kepada jemaah dan asosiasi travel umroh haji sebagai penyelenggara," ujar La Nyalla.

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini