REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat senior Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, runtuhnya pasukan keamanan dan pemerintahan Afghanistan yang diakui internasional dapat dilacak pada perjanjian antara pemerintahan Presiden AS Donald Trump dan Taliban pada 2020 lalu. Hal ini disampaikan di hadapan Kongres pada Rabu.
Kepala Komando Pusat Jenderal Angkatan Bersenjata AS Frank McKenzie mengatakan kehadiran pasukan AS di Afghanistan telah dipangkas di bawah 2.500 setelah pada April Presiden Joe Biden memutuskan menarik seluruh pasukan pada bulan September.
"Penandatanganan perjanjian Doha memberikan dampak yang sangat merusak pada pemerintah dan militer Afghanistan, lebih pada psikologisnya, dibandingkan hal lain," kata McKenzie pada Komite Angkatan Bersenjata House of Representative seperti dikutip the Guardian, Kamis (30/9).
"Namun kami menetapkan tanggal, tepatnya kapan kami akan pergi dan ketika mereka dapat memperkirakan kapan bantuan berakhir," tambahnya.
Ia menyinggung kesepakatan antara pemerintah Trump dengan Taliban di Doha, Qatar pada 29 Februari 2020 lalu. Saat itu AS berjanji akan menarik pasukannya pada bulan Mei 2021 dan Taliban berjanji mematuhi sejumlah ketentuan seperti berhenti menyerang warga Amerika dan pasukan koalisi.
Tujuan perjanjian itu untuk mempromosikan negosiasi damai antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Tapi usaha diplomasi tidak pernah mendapat daya tarik sebelum Biden dilantik pada bulan Januari.
McKenzie mengatakan juga 'untuk selama beberapa waktu' bila AS mengurangi penasihat militernya di Afghanistan di bawah 2.500 maka pemerintah Kabul akan ambruk dan 'lalu disusul militer. Perjanjian Doha yang berdampak buruk pada moral pasukan.
Keputusan Biden pada April menjadi 'paku tambahan yang ditancapkan ke peti mati' perang 20 tahun di Afghanistan. Sebab militer AS tidak lagi mengetahui kondisi tentara Afghanistan."Sebab penasihat-penasihat kami tidak lagi berada di lapangan bersama unit-unit tentara Afghanistan," katanya.
Menteri Pertahanan Lloyd Austin, yang bersaksi bersama McKenzie, mengatakan dia setuju dengan analisis McKenzie. Ia menambahkan di perjanjian Doha, AS juga berkomitmen berhenti menggelar serangan udara ke Taliban.
"Sehingga Taliban menjadi lebih kuat, mereka meningkatkan operasi serangan mereka terhadap pasukan keamanan Afghanistan dan mereka kehilangan banyak pasukan setiap pekannya," kata Lloyd.
Sidang dengar pendapat di Kongres ini berlangsung politis. Partai Republik berusaha melimpahkan runtuhnya pemerintah Afghanistan dan berkuasanya Taliban ke pemerintah Biden. Sementara Demokrat mengatakan hal itu terjadi karena keputusan buruk selama pemerintahan Trump.
Satu hari sebelum sidang Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley mengatakan penarikan pasukan dari Afghanistan adalah 'kegagalan strategis'. Hal itu ia sampaikan kembali di sidang dengar.
Di hadapan Senat, Milley mengatakan menurut opini pribadinya AS harus menempatkan 2.500 personel pasukan ke Afghanistan. Baik untuk menjaga agar pemerintah Afghanistan tidak ambruk dan mencegah berkuasanya Taliban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
