IHRAM.CO.ID,JAKARTA--Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, dibukanya umrah saat ini bisa menjadi momentum Indonesia dan negara pengirim jamaah umrah bersama Arab Saudi untuk menyamakan persepsi tentang protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Seperti diketahui, saat ini Arab Saudi telah melonggarkan prokes Covid-19 dengan tidak mewajibkan vaksin dan jaga jarak.
"Pembukaan umrah ini bisa menjadi momentum menyamaakan persepsi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, penggunaan vaksin, pertukaran data jemaah termasuk aspek lainnya seperti penerbangan dan sebagainya," kata Mustolih saat dihubungi Republika belum lama ini.
Menurut dia, dalam kondisi semecam ini banyak pekerjaan rumah yang mesti dibenahi oleh Kemenag. Di antaranya bagaimana kode QR jemaah bisa dibaca di Arab Saudi, penyesuaian biaya, embarkasi apakah akan dipusatkan di Jakarta atau membuka beberapa embarkasi lain di luar jakarta untuk penerbangan."Karena akan ada konsekwensi khususnya bagi calon jemaah dari daerah," kata dia.
Mustolih mengatakan, pemetaan kesiapan travel pun mesti diperhatikan. Untuk itu, perlu ada data yang valid berapa sesunguhnya calon jamaah umrah yang sdah membayar dan berhak berangkat."Apakah travelnya telah benar-benar siap atau sudah gulung tikar dihantam pandemi. Bagaimana hak-hak jemaahnya jika PPIU tersebut sudah jatuh bangkrut," kata dia.
Menurut Mustolih, perlu juga kiranya untuk melibatkan Komisi Pengawas Persaiangan Usaha (KPPU). Masalah harga dalam penyelenggaraan umrah akan menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian."Karena antara PPIU juga akan terjadi persaingan," katanya.
Mustolih menegaskan, lancar dan tidaknya persiapan penyelenggaraan umrah saat pandemi yang sudah mendapatkan lampu hijau dari negara Arab Saudi akan memiliki korelasi dengan persiapan peneyelenggaraan haji. Terlebih bila Kemenag memasang skenario haji di musim mendatang dengan kuota penuh.
Seharusnya kata dia, skenario tersebut atau berbagai skenario lainnya yang mungkin muncul sudah disiapkan road map-nya. Hal itu kata dia, agar dapat diantisipasi berabagai kemungkinan yang akan muncul, seperti rekrutmen petugas, manasik, penyiapan dokumen dan berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji yang bisa disiapkan jauh-jauh hari. "Semestinya bisa dimulai pengadaannya agar tidak bertumpuk di saat musim haji sudah dekat," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
