REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM, SUDAN -- Otoritas penerbangan sipil Sudan menangguhkan semua penerbangan pada Selasa ke dan dari Bandara Internasional Khartoum hingga 30 Oktober di tengah demonstrasi menyusul kudeta militer di negara itu.
Sebelumnya, maskapai nasional Turki, Turkish Airlines, menangguhkan penerbangan antara Turki dan Sudan setelah militer negara itu membubarkan pemerintah dan memberlakukan keadaan darurat.
Menurut Turkish Airlines, perjalanan pulang pergi dari Istanbul ke Khartoum pada Senin dan Selasa telah dibatalkan.
Turkish Airlines kemudian mengatakan perjalanan pulang pergi pada Rabu dan Kamis juga telah dihapus.
Seperti dilansir Anadolu Agency, Kepala dewan penguasa Sudan, Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan telah mengumumkan keadaan darurat pada Senin dan membubarkan Dewan Penguasa Transisi dan pemerintah.
Langkah itu dilakukan beberapa jam setelah militer menangkap Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan menteri-menteri dalam pemerintahan sipil.
Al-Burhan juga mengumumkan penangguhan beberapa ketentuan dokumen konstitusi transisi politik di Sudan.
Menurut Kementerian Informasi Sudan, militer menahan Hamdok Senin pagi setelah dia menolak untuk mendukung apa yang disebutnya sebagai "kudeta".
Setelah kudeta militer yang gagal bulan lalu, ketegangan antara militer dan pemerintah sipil meletus di tengah protes saingan baru-baru ini di Khartoum.
Pemerintah Sudan sebelumnya dikelola oleh Dewan Berdaulat otoritas militer dan sipil yang mengawasi periode transisi hingga pemilu 2023 sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
